Selong (Suara NTB) – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Lombok, Hj. Lale Syifaun Nufus atau yang akrab disapa Ummi Syifa mengaku cukup prihatin melihat kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Gedung-gedung sekolah sudah banyak yang rusak termakan usia. Ambruknya salah satu gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kami tentu sangat prihatin melihat kondisi pendidikan di Lombok Timur yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur,” ungkapnya menjawab Suara NTB via telepon, Selasa, 11 Februari 2025.
Dia menjelaskan, oendidikan adalah hak dasar yang harus diperoleh setiap warga negara. Keberadaan fasilitas yang layak sangat menentukan kualitas pembelajaran.
Lotim disebut sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya manusia yang besar. Menurutnya, sudah seharusnya daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah.
Ummi Syifa melihat selama ini kenyataan menunjukkan di lapangan bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana. Ruang kelas yang tidak layak, keterbatasan laboratorium, dan minimnya akses terhadap teknologi pendidikan.
Ummi Syifa menyatakan anggaran pendidikan untuk Kabupaten Lotim harus ditingkatkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah diminta mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, khususnya di daerah terpencil seperti Lotim.
Kakak Kandung Ketua Umum Pengurus Besar NW, TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani ini mengingatkan perlu ada program khusus untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang rusak. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa bisa menjadi solusi untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan.
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini menyatakan akan terus mendorong koordinasi antara Kementerian Pendidikan, pemerintah provinsi, dan kabupaten agar perbaikan infrastruktur pendidikan di Lotim agar bisa menjadi prioritas.
Selain anggaran dari pemerintah, sektor swasta juga perlu dilibatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembangunan sekolah dan penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik.
“Peningkatan infrastruktur pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari pusat dan sektor swasta. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan anak-anak di Lombok Timur mendapatkan hak pendidikan yang lebih baik demi masa depan yang lebih cerah,” demikian Ummi Syifa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Izzuddin mengakui fakta banyaknya jumlah sekolah yang rusak karena termakan usia dan akibat musibah gempa 2018 lalu. Keterbatasan anggaran daerah membuat Lotim tak bisa berbuat banyak untuk bisa menuntaskan semua pembangunan sekolah rusak.
Fakta sekolah SDN 1 Gereneng Kecamatan Sakra Timur yang ambruk karena kondisi bangunan yang sudah lama. Terhadap sekolah yang rusak parah itu akan coba diprioritaskan pembangunannya.
Tahun 2025 ini, Lotim memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 15 miliar. Dari dana ini akan coba digunakan untuk membangun sekolah yang rusak parah. (rus)
