Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah dan para pihak perlu memberikan atensi terhadap aktivitas galian tambang batuan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kerusakan lingkungan dan bencana banjir bandang.
Hal tersebut mencuat dalam kegiatan kegiatan Workshop Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Aktivitas Galian Tambang Batuan Sebagai Upaya Aksi Antisipasi Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Lombok Plaza, Rabu, 12 Februari 2025.
Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Ririn Hajudiani mengatakan, dampak perubahan iklim secara signifikan telah meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi. Pihaknya memfokuskan perhatian pada Desa Seruni Mumbul dan Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya yang semakin rentan. Termasuk dua desa penyangganya yaitu Desa Puncak Jeringo dan Perigi.
Desa Seruni Mumbul dan Labuhan Lombok adalah dua desa yang terletak berdampingan dipisahkan oleh Sungai Gumbang, dengan keunikan geografis berada di lereng gunung dan dekat dengan wilayah pesisir pantai, yang memberikan potensi ancaman bencana ganda.
“Kami juga telah kerjasama dengan BPBD Kabupaten Lombok Timur dan BMKG dalam Menyusun protokol aksi antisipasi untuk kesiapsiagaan menghadapi banjir bandang di empat desa tersebut,” katanya.
Menurutnya, frekuensi kejadian banjir bandang di daerah ini telah meningkat secara signifikan. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil kajian risiko bencana yang diperbaharui di dua desa mengungkap aspek yang cukup menarik dan krusial terkait perubahan kondisi alam di wilayah tersebut.
Salah satu temuan penting adalah adanya galian tambang batuan di bagian daerah penyangga sungai yang terletak diantara Desa Seruni Mumbul, Labuhan Lombok dan Puncak Jeringo, yang memengaruhi secara signifikan kondisi alam dan potensi risiko bencana banjir di lokasi yang berbeda.
Menurutnya, diskusi multipihak ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti, yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan sebagai landasan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan galian tambang batuan dalam rangka memitigasi risiko banjir bandang, terutama di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
Sementara itu Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup DLHK Provinsi NTB H. Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, galian tambang batuan atau galian C adalah salah satu komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan fisik. Namun demikian, aktivitas galian yang tak sesuai dengan ketentuan akan berisiko terhadap lingkungan.
Dengan demikian harus ada rekomendasi dan pengaturan agar kedua sisi bisa berjalan beriringan. Aktivitas pertambangan bisa dilaksanakan dengan benar dan di lain sisi masyarakat tidak dirugikan. (ris)
