PEMPROV NTB mendorong Pemerintah Desa mengalokasikan 20 persen anggaran dari Dana Desa (DD) untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bisa mengambil peran pelaksanaan program MBG.
“Tentunya kita lagi berusaha mendorong karena salah satu harapan dari pemerintah pusat Bumdes itu juga bisa mengambil peran pelaksanaann program dari MBG sendiri dalam konteks dana desa yang diberikan kepada desa sebesar 20 persen,” ujarnya kepada Suara NTB.
Dikatakan, alokasi 20 persen tersebut untuk program ketahanan pangan dalam upaya mendukung program nasional yang dilaksanakan di daerah. “20 persen itu bisa mensupport pelaksanaan MBG melalui penyediaan bahan naturalnya,” sambungnya.
Selain program ketahanan pangan, belum ada program khusus di DPMPD Dukcapil khususnya yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terkait hal tersebut, Aulia mengatakan DPMPD Dukcapil tidak terdampak adanya efisiensi anggaran.
Sementara, di APBD sendiri, pihaknya masih menunggu penyelesaian penyusunan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Tapi tentunya dari APBD karena masih dimapping kita tunggu saja,” katanya.
Aulia membeberkan, mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres), terdapat tujuh poin penting terkait efisiensi anggaran. Salah satu yang paling tegas adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Meski demikian, ada usulan kepada TAPD agar pemotongan ini dipertimbangkan berdasarkan jenis perjalanan dinas, apakah luar negeri, luar daerah, atau dalam daerah.
” Tentunya kita juga sudah menyampaikan agar pembinaan dan pengawasan kepala desa tetap bisa efektif berjalan dengan harapannya jalan daerah tetap diberikan porsi yang sesuai,” pungkasnya.
Dorongan Pemdes untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa 20 persen juga muncul dari Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, M.Si., menurutnya, pemerintah pusat telah memerintahkan pemerintah desa untuk membuat program ketahana pangan.
DD 20 persen tersebut rencananya akan difokuskan pada peningkatan produksi pangan, termasuk memperbanyak bibit tanaman dan memperluas budidaya sayur-mayur.
“Untuk di tingkat desa kan jelas arahannya, diarahkan 20 persen dari Dana Desa untuk penguatan ketahanan pangan, ketahanan pangan kita arahkan untuk peningkatakn produksi, sayur mayur, perbanyak bibit dan sebagainya,” katanya. (era)
