Mataram (Suara NTB) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat belum diterapkan sepenuhnya di Provinsi NTB. Program ini masih melakukan uji coba di sekolah, madrasah yang ada di kabupaten/kota di NTB. Dari hasil uji coba ini nanti menjadi dasar pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan secara keseluruhan di Indonesia, termasuk di NTB.
Meski demikian, sejumlah oknum yang mengaku menjadi mitra BGN menawarkan pada masyarakat atau pengusaha katering sebagai mitra yang menyediakan makanan hingga sayur mayur, telur atau daging. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi NTB H. Ahmad Masyhuri, S.H., program MBG sepenuhnya ditanggung oleh negara dan tidak memungut biaya tambahan dari masyarakat.
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang meminta uang dengan alasan bisa menjadi mitra program MBG. Karena hingga sekarang, pelaksanaan MBG di Provinsi NTB masih dilakukan uji coba di beberapa sekolah dan sudah menunjuk beberapa koperasi atau kelompok masyarakat menjadi mitra.
‘’Secara resmi dari kita koordinasi belum ada. Mungkin ada satu, dua yang langsung dari penyelenggara (BGN, red) dengan koperasi. Tapi secara dinas, belum. Karena sekarang ini skalanya tidak terlalu besar,’’ ujarnya pada Suara NTB, pekan kemarin.
Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat agar hati-hati dengan klaim-klaim pihak tertentu yang menjadi mitra BGN. Apalagi oknum tersebut meminta uang dengan sejumlah tertentu. Sementara, program ini, merupakan upaya melibatkan masyarakat tanpa meminta uang untuk menjadi mitra atau penyedia bahan kebutuhan MBG.
Dalam hal ini, masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap indikasi penipuan atau praktik pungutan liar kepada pihak berwenang. Pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat ini.
Pemprov NTB berkomitmen untuk memastikan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat tanpa adanya pungutan liar. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan melaporkan setiap indikasi penipuan atau praktik tidak sesuai yang ditemui.
Menurutnya, jika sudah ada kebijakan dari pemerintah merekrut mitra akan diumumkan secara resmi. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan bujukan pihak tertentu dan meminta sejumlah uang. Bahkan masyarakat diminta bertanya pada aparatur pemerintah agar tidak menjadi korban oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan institusi pemerintah.
Sementara Siti, salah satu warga di Lombok Barat menyampaikan, jika ada pihak tertentu atau pengurus koperasi yang berkantor pusat di Jakarta mengaku menjadi mitra BGN. Terlebih koperasi yang mengaku menjadi mitra BGN ini mengaku kepengurusannya diisi oleh purnawirawan TNI yang memiliki koneksi dengan pihak BGN.
Namun, ujarnya, ketika dalam praktiknya di masyarakat, salah satu keluarganya diminta sejumlah uang agar bisa menjadi mitra BGN. ‘’Malahan sudah pernah mengadakan pelatihan di Lombok Utara. Tapi peralatan untuk pelatihan seperti alat penggorengan, kompor disediakan sendiri oleh peserta yang ikut pelatihan. Seharusnya disediakan oleh panitia dong,’’ ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya tidak menyerahkan uang seperti yang diminta. (ham)
