Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ir. Mohammad Zainal Fatah, berkomitmen mengalokasikan program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi untuk Lombok Barat (Lobar). Komitmen ini disampaikan setelah adanya pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi Lobar sebesar Rp5 miliar, dampak kebijakan penyesuaian anggaran oleh pemerintah pusat.
Komitmen pengalokasian Inpres ini disampaikan Sekjen PU saat menerima kunjungan kerja (kunker) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar H. L. Winengan yang mendampingi Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi., di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.
Kunker Sekda NTB didampingi juga oleh Pelaksana Tugas Kadis PUPR Provinsi NTB, Ir. Hj. Lies Nurkomalasari tersebut dalam rangka melobi penanganan jembatan Bakong Lembar -Gerung Lobar dan infrastruktur lainnya yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu.
Kadis PUTR Lobar H. L. WInengan, yang dikonfirmasi usai pertemuan itu mengatakan pihaknya menyampaikan kepada Sekjen PUPR perihal pemangkasan DAK Irigasi di Lobar mencapai Rp5 miliar. Hal itu dikhawatirkan mengganggu produksi pangan daerah. Lebih-lebih program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah swasembada pangan, sehingga perlu dicarikan solusi bagaimana irigasi tersebut tidak terdampak.
“Kami terkena pemangkasan DAK (termasuk Irigasi) itu sekitar 5 miliar, makanya kami mohon kepada Pak Sekjen agar jangan sampai dipangkas, kalaupun ya (dipangkas) perlu ada program untuk itu,”kata Winengan.
Sekjen PU, kata dia merespon dengan memprioritaskan pengalokasian penanganan melalui Inpres Irigasi. Dan pihaknya pun telah telah memberikan surat usulan yang telah ditandatangani Bupati Lobar H. L. Ahmad Zaini atau LAZ tersebut langsung saat bertemu dengan sekjen dan jajarannya.
Menurutnya irigasi ini sangat penting bagi Lobar untuk terus meningkatkan produksi pangan. Sejauh ini Lobar pada posisi surplus pangan dan menyokong pangan terutama beras nasional, sehingga karena kontribusinya ini menurutnya perlu Lobar mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Sekjen PU pun langsung meminta kepada jajarannya yang hadir dalam pertemuan itu untuk mengalokasikan melalui Inpres Irigasi. “Ya nanti itu kita akan berikan lewat Inpres Irigasi, nanti itu masukkan dalam usulan (lagi) ke Kemenkeu,”kata Sekjen.
Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU, kata dia berupaya memaksimalkan penanganan infrastruktur yang urgen di daerah. Diakuinya, terkait upayanya untuk penanganan sejumlah infrastruktur yang rusak dampak bencana termasuk yang menjadi salah satu prioritas utama yang dilobi ke Kementerian PU adalah penanganan Jembatan Bakong, penghubung antara Kecamatan Lembar- Gerung hingga ke Labuapi menuju Mataram. Â (her)
