Praya (Suara NTB) – Langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk memberikan berbagai insentif serta kemudahan bagi calon investor yang hendak berinvestasi di daerah ini direspons positif kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Bahkan, DPRD Loteng mendorong agar kebijakan tersebut segera dikonkretkan agar tidak hanya sekadar menjadi wacana saja.
Wakil Ketua DPRD Loteng H. Lalu Ahmad Rumiawan, S.Sos, kepada Suara NTB, Jumat, 7 Maret 2025, mengatakan, di tengah-tengah kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran seperti sekarang ini daerah harus melakukan berbagai macam terobosan. Terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pergerakan perekonomian daerah.
Salah satu caranya ialah dengan menarik investasi sebanyak-banyaknya masuk ke daerah ini. Untuk bisa menarik minat orang untuk berivestasi tentu bukan perkara mudah. Butuh dukungan dari pemerintah daerah agar calon investor tertarik berinvestasi. Selain ketersediaan potensi investasi di daerah tersebut.
Bentuk dukungan dari pemerintah daerah tersebut salah satunya yakni dengan kemudahan-kemudahan bagi kalangan swasta untuk berinvestasi, sehingga ketika ada rencana Pemkab Loteng untuk memberikan insentif maupun kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi di Loteng, tentu langkah tersebut harus didukung bersama.
“Langkah kita dengan mendukung upaya pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya bersama dengan pemerintahan dalam memajukan daerah. Dan, semoga langkah-langkah terobosan seperti ini dibarengi dengan upaya kongkrit untuk disegerakan,” ujar Rumiawan.
Tidak kalah penting kemudahan yang tidak berkaitan secara langsung dengan investasi juga penting dipikirkan. Misalnya, soal ketersediaan sarana dan prasarana penunjang daerah. Terutama infrastruktur dasar berupa jalan, itu juga harus segera dirumuskan langkah strategisnya untuk bisa menjawab persoalan yang ada. di mana masih banyak ruas-ruas jalan kabupaten yang kondisinya saat ini butuh perhatian dan penanganan.
Mengingat, ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai juga menjadi salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah daerah kepada calon investor. Artinya, insentif dan kemudahan yang diberikan tidak hanya yang bersipat langsung saja. Insentif dan kemudahan yang tidak langsung juga harus dipikirkan.
“Selain soal insentif tadi, pemerintah daerah juga harus segera merumuskan langkah strategis lainnya untuk merealisasikan ketertinggalan daerah terutama soal infrastruktur dasar yang juga masih banyak membutuhkan anggaran. Dengan terus menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pendapatan daerah lainnya,” imbuh Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)
