Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memastikan penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan segera disalurkan dalam waktu dekat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Abdul Aziz mengatakan NTB masuk zona satu penyaluran beras SPHP. Diperkirakan, sebelum lebaran penyaluran beras bantuan ini akan segera dilakukan.
“Untuk zona satu iya, dalam waktu dekat untuk SPHP zona satu akan direalisasikan, kita di NTB zona satu,” ujarnya.
Zona satu, kata Aziz merupakan daerah-daerah dengan hasil produksi pertanian tertinggi atau termasuk lumbung pangan nasiona, NTB masuk zona ini bersama dengan beberapa daerah lain seperti Jawa. “Bukan zona satu dulu, zona dua, tiga sudah. Karena dianggap kita pangannya banyak,” sambungnya.
Saat ini, lanjut Aziz, Bulog hanya mengeluarkan beras premium. Kendati sebentar lagi beras SPHP akan disalurkan, dipastikan tidak akan menyebabkan gejolak harga walaupun di bulan April mendatang, NTB akan mengalami panen raya.
Sementara itu, terkait dampak penarikan beras SPHP, Abdul Aziz menilai bahwa penarikan beras subsidi ini tidak begitu berpengaruh terhadap harga pangan. Hanya saja, kenaikan harga bahan baku menjadi faktor utama yang memengaruhi harga beras di pasaran. Harga bahan baku yang saat ini mencapai Rp6.500 per kilogram membuat para pengusaha turut menyesuaikan harga jualnya.
“Bukan hanya SPHP, tapi kan harga bahan baku naik jadi Rp6.500. Para pengusaha juga berusaha lebih dari itu. Kalau bahan bakunya mahal, otomatis terdampak sedikit ke kenaikan harga. Pemerintah ingin menciptakan keseimbangan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam mekanisme harga. Jika harga beras terlalu rendah, petani bisa kehilangan minat untuk menanam. Sebaliknya, harga yang menarik akan mendorong petani untuk terus berproduksi.
Adapun untuk stok beras selama bulan Ramadan, dipastikan stok daerah aman. Untuk saat ini, cadangan beras pemerintah di Perum Bulog mencapai 20 ribu tin. Cadangan beras daerah sebanyak 97 ton, dan cadangan beras kanupaten/kota jika digabung seluruhnya mencapai 270 ton.
“Stok kita kuat sampai Lebaran, bahkan sampai panen raya setelah puasa. Cadangan di provinsi cukup, belum lagi di tingkat kabupaten/kota yang jika digabung mencapai 270 ton,” ucapnya.
Ditambah lagi, Pemprov NTB akan melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 14 kali selama tahun 2025. Yang mana tujuh kali dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan tujuh kali dari APBD.
“Kalau pusat tujuh kali, daerah sekarang ini kan ada tujuh kali juga. Jadi 14, di APBD perubahan tambah lagi kan,” ungkapnya. (era)
