MASYARAKAT masih mengeluhkan pendistribusian bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran. Permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama dan terus berulang akibat sistem pendataan yang dianggap tidak akurat serta kurang melibatkan pihak yang lebih memahami kondisi masyarakat secara langsung.
Hal ini tidak terlepas dari kurangnya peran Ketua RT dan Kepala Lingkungan. Padahal, mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi ekonomi warga di lingkungannya masing-masing. “Pendataan ini seharusnya dilakukan dari tingkat paling bawah, yaitu RT dan lingkungan. Mereka yang tahu siapa yang layak menerima dan siapa yang sebenarnya sudah mampu,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram pekan kemarin.
Banyak Ketua RT dan Kepala Lingkungan yang tidak dilibatkan secara optimal. Data penerima bansos sering kali berasal dari sumber yang tidak memperhitungkan kondisi terkini, sehingga banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan justru terlewat, sementara mereka yang sudah mapan tetap menerima bantuan.
“Banyak yang seharusnya tidak dapat, tapi tetap mendapatkan bantuan karena datanya tidak diperbarui. Sebaliknya, yang benar-benar miskin malah tidak masuk daftar karena tidak tercatat di data pusat,” ungkap Mirdiati.
Proses musyawarah kelurahan yang seharusnya menjadi wadah untuk memperbaiki data juga dinilai tidak efektif. Usulan dari masyarakat, lanjut politisi Partai Gerindra ini, sering kali tidak diakomodir, dan data yang sudah ada sulit diubah. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan warga yang merasa hak mereka tidak diperhatikan.
“Di muskel itu sering kali yang keluar tetap nama-nama lama. Padahal, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah. Yang dulu miskin mungkin sekarang sudah mampu, tapi masih terus menerima bantuan. Sebaliknya, yang baru mengalami kesulitan ekonomi malah tidak terdaftar,” terang Mirdiati.
Anggota dewan tiga periode ini berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat melakukan reformasi dalam sistem pendataan bansos agar lebih akurat dan transparan. Pelibatan RT, RW dan kader-kader di lapangan perlu diperkuat agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
“Kalau sistemnya tidak diubah, angka kemiskinan tidak akan berkurang. Justru yang miskin akan tetap miskin, sementara yang sudah mampu masih menikmati bantuan,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini. (fit)
