Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB H.Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua DPRD NTB Hj.Baiq Isvie Rupaeda menandatangani nota kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2025 – 2029 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung, Jumat, 11 April 2025.
Saat memberikan sambutan, Gubernur mengatakan, ada banyak tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba, ketahanan pangan, kebencanaan, pengelolaan sampah, dan pengembangan pariwisata yang menuntut perhatian bersama.
Untuk menjawab semua tantangan yang masih dihadapi, Pemprov NTB menyusun RPJMD Provinsi NTB tahun 2025–2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang ingin dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi kepulauan yang makmur mendunia”.
Menurutnya, makna dari visi ini adalah bangkit bersama mencerminkan semangat akselerasi pembangunan, penguatan kolaborasi semua pihak, dan peningkatan peran strategis NTB secara nasional dan internasional.
“Makmur berarti masyarakat NTB hidup berkecukupan, sehat, berpendidikan, terlindungi secara sosial, dan tinggal di lingkungan yang aman dan lestari. Serta Mendunia artinya NTB berkembang sebagai destinasi wisata berkelas dunia, dengan pelayanan berstandar global dan kontribusi diaspora NTB yang meluas,” kata Muhamad Iqbal.
Menurutnya, RPJMD ini dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan daerah, 10 program unggulan, dan tiga isu prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan serta menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
RPJMD ini juga mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan regulasi lainnya.
“Untuk itu, melalui penandatanganan nota kesepakatan hari ini, kita menyepakati secara bersama antara eksekutif dan legislatif mengenai arah pembangunan daerah.Kesepakatan ini menjadi fondasi penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD, yang ditargetkan rampung maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah,” ujarnya.
Tahapan selanjutnya adalah musrenbang RPJMD untuk menjaring aspirasi masyarakat. Pihaknya berharap partisipasi aktif seluruh komponen Masyarakat dalam lima tahun ke depan. Di mana fokus Pemprov NTB adalah mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem, menjamin ketahanan pangan, menghadirkan NTB sebagai destinasi wisata unggulan.
“Kami juga akan mendukung penuh visi dan misi nasional, khususnya Asta Cita Prabowo–Gibran, serta memastikan NTB turut menyukseskan agenda SDG’s 2030,” kata Iqbal.(ris)
