KEBIJAKAN efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, khususnya pengurangan anggaran perjalanan dinas, mulai berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama sektor perhotelan dan pelaku UMKM di Kota Mataram.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB melalui sambungan telepon kemarin, mengatakan, bahwa para ASN dan pejabat pemerintah daerah kini membatasi perjalanan dinas karena tidak adanya anggaran. “Teman-teman PNS dan pejabat sudah membatasi diri karena memang tidak ada anggaran. Tentu pengaruhnya besar terhadap semua sektor kehidupan,” ujarnya.
Dampak paling nyata terlihat di sektor pariwisata dan perhotelan. Ia menjelaskan bahwa dengan berkurangnya kunjungan ke Mataram, aktivitas ekonomi yang biasanya mengiringi kedatangan tamu dari luar daerah seperti menginap di hotel dan konsumsi di restoran juga ikut menurun. “Kalau tidak ada orang datang, tidak ada yang menginap, tidak ada yang makan, pajak pun tidak masuk,” tambahnya.
Misban juga menyoroti bahwa sebagian besar wisatawan yang datang ke Mataram berasal dari unsur pemerintah atau ASN yang biasanya hadir untuk kegiatan dinas. Berbeda dengan Bali yang memiliki wisatawan umum dalam jumlah besar, Mataram sangat bergantung pada kunjungan resmi tersebut. Oleh karena itu, penurunan anggaran perjalanan dinas membawa dampak langsung pada perputaran ekonomi lokal.
Dalam pandangannya, penurunan target pajak hotel dianggap wajar dalam kondisi seperti ini. “Menurut saya sangat wajar, karena dampaknya sangat terasa, terutama dari efisiensi dan pemotongan perjalanan dinas. Kalau kita berharap efisiensi Rp300 triliun, tapi kehilangan Rp100 sampai Rp600 triliun karena tidak adanya perputaran uang, apakah itu bijak?” ujarnya.
Kebijakan efisiensi ini menurut Misban belum sepenuhnya dirasakan dampaknya. Ia memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang terlalu besar bisa membuat daerah justru kehilangan potensi pendapatan lebih besar dibandingkan penghematan yang diperoleh. “Kalau anggaran disisir sampai Rp30 miliar, jangan-jangan kita justru kehilangan pendapatan lebih dari itu,” jelas politisi Hanura ini.
Ia juga menyoroti efek domino dari penurunan pendapatan hotel, seperti berkurangnya pembayaran pajak, penurunan pendapatan daerah, dan bahkan potensi penundaan pembayaran pajak lainnya seperti PBB. Tak hanya itu, UMKM yang selama ini menjadi mitra hotel juga mulai terdampak. “UMKM yang biasa menyuplai makanan atau kebutuhan hotel juga ikut terkena, karena konsumsi menurun drastis,” ungkap Misban.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini berharap agar kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat bisa ditinjau kembali dengan mempertimbangkan dampak riil di daerah. Ia juga mencontohkan kondisi di kota lain seperti Surabaya, di mana sejumlah hotel berbintang mulai dijual karena tidak ada lagi sumber pemasukan yang cukup. “Kita harus evaluasi kembali apakah efisiensi ini benar-benar memberikan keuntungan atau justru merugikan daerah,” pungkasnya. (fit)
