Mataram (Suara NTB) – Kinerja tim sapu bersih pungutan liar Kota Mataram, diduga melempem. Pasalnya, berbagai pelanggaran belum ada yang ditindak sejak dua tahun terakhir.
Wakil Ketua Tim Saber Pungli, juga Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi pada, Rabu (14/5) menegaskan, tim saber pungli lebih memprioritaskan pencegahan daripada penindakan. Beberapa tahun terakhir diakui, pihaknya lebih soft atau mengingatkan tetapi saat ini akan melakukan penindakan agar memberikan efek jera kepada pelaku pungli di Kota Mataram. “Tahun sebelumnya kita soft, tetapi sekarang ini kita akan strong paling tidak memberikan efek jera terutama kepada jukir nakal,” terangnya.
Nelly mengatakan, kasus pungutan liar tidak mungkin bisa dihilangkan 100 persen karena membutuhkan proses dan tahapan. Kendati demikian, ia sedang berupaya secara perlahan untuk mengurangi praktik tersebut di sejumlah sektor pelayanan publik. “Tidak bisa disalahkan tim saber pungli saja. Sementara, perangkat di OPD tidak berjalan optimal untuk melakukan pencegahan di internal,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram menyoroti penggunaan Quick Respons Indonesia Standar (QRIS) pada retribusi parkir. Masyarakat dan tukang parkir perlu beradaptasi dari peralihan menggunakan manual ke digital. Proses ini dinilai tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang.
Kendati demikian,pihaknya akan melihat proses pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Mataram, sehingga menjadi acuan untuk pemantauan di lapangan. “Kita tetap koordinasi dengan Dishub terkait pengelolaan parkir ini,” katanya.
Di satu sisi, ia mengakui kendala yang dihadapi sangat komprehensif tetapi ini menjadi bahan evaluasi untuk melakukan akselarasi inovasi-inovasi, sehingga dipastikan ada progres. Selain itu, penegakan aturan akan dilakukan sebagai efek jera kepada jukir. (cem)
