Mataram (Suara NTB) – Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, tetap berjalan lancar meskipun terjadi aksi unjuk rasa di Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis, 15 Mei 2025. Massa yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat menuntut pemerintah segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Kayangan, Umar, memastikan bahwa pelayaran dari Pelabuhan Kayangan masih beroperasi seperti biasa, meskipun jumlah penumpang belum sepenuhnya normal.
“Informasi dari Dinas Perhubungan, kita masih boleh berlayar. Sama-sama dengan otoritas pelabuhan juga masih. Tapi tetap sambil kita pantau kondisi lapangan,” ujarnya.
Umar menjelaskan bahwa kondisi di dalam pelabuhan masih kondusif. Potensi gangguan lebih mungkin terjadi di luar area pelabuhan akibat aksi demonstrasi. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan otoritas pelabuhan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pelayaran.
“Kalau di pelabuhan sendiri masih aman. Tapi kegiatan masyarakat yang menuntut pemekaran provinsi itu kan adanya di luar pelabuhan. Itu yang tetap kita pantau, supaya jangan sampai mengganggu,” katanya.
Pihak Gapasdap bersama instansi terkait terus berbagi informasi secara intensif guna memastikan jadwal pelayaran tidak terganggu secara signifikan.
“Sementara dari Kayangan masih ada penumpang, walaupun tidak seramai biasanya. Dari Poto Tano juga masih ada, tapi tidak senormalnya,” tambahnya.
Aksi demonstrasi di Pototano merupakan respons atas kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya proses pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang dinilai telah berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan. Massa sempat mengancam akan memblokir akses ke pelabuhan, namun hingga Kamis malam belum terjadi pemblokiran total. Aparat keamanan tetap disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan kericuhan.
Ditempat terpisah, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Wahyono, menyampaikan kepada Suara NTB bahwa pihaknya terus memantau kondisi di lapangan. “Sejauh ini masih lancar,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Ia mengingatkan bahwa jika sampai terjadi pemblokiran, dampaknya bisa serius terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, aparat keamanan disebut telah bersiaga dan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah gangguan pada objek-objek vital seperti pelabuhan.
Pada hari yang sama, antrean kendaraan di Pelabuhan Kayangan terpantau padat akibat tingginya volume angkutan barang. Meski demikian, Heru memastikan bahwa lalu lintas kapal masih aman dan berjalan lancar.
Sebelumnya, Koalisi Aktivis Lombok Bersatu menggelar aksi damai di Lombok pada Rabu, 14 Mei 2025. Dalam aksinya, mereka menyuarakan dukungan terhadap pembentukan PPS, namun menolak rencana pemblokiran pelabuhan. “Kami harap situasi tetap damai di NTB. Jika pelabuhan diblokir, tentu akan berdampak pada ekonomi, terutama bagi para pekerja dan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di kawasan pelabuhan,” ujar Usman, salah satu koordinator aksi.
Ia menyatakan bahwa dukungan terhadap PPS tetap harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. “Tujuannya baik, tapi jangan gunakan cara yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, pemerintah pusat saat ini masih menerapkan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Aktivis mendorong agar perjuangan diarahkan pada pencabutan moratorium tersebut agar proses pemekaran dapat segera terealisasi.
“Kami mendukung PPS karena perjuangan saudara-saudara di Pulau Sumbawa sudah berlangsung lama. Banyak juga warga Lombok yang tinggal dan berkontribusi di sana,” tambah Usman. (bul/rus)
