Mataram (Suara NTB) – Bayi korban dugaan eksploitasi seksual anak di bawah umur (open BO) kini sudah berada dalam kondisi medis yang stabil dan tinggal di rumah aman bersama ibunya. Meski demikian, nasib pengasuhannya masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, mengonfirmasi bahwa kesehatan bayi tersebut sudah jauh membaik dibanding keadaan sebelumnya.
“Jadi bayinya sekarang ada di rumah aman. Setelah sebelumnya dirawat intensif di rumah sakit, akhirnya dipulangkan dan sekarang berat badannya sudah naik, normal seperti bayi-bayi sehat lainnya,” ungkap Joko, Kamis, 12 Juni 2025.
Meskipun kondisi medis bayi sudah aman, Joko menyebut bahwa pihaknya masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengasuhan bayi tersebut ke depannya.
“Yang masih menjadi problem kita itu adalah keputusannya, bayi ini nanti siapa yang akan merawat. Masih tahap asesmen, pihak mana yang terbaik untuk si bayi ini,” jelasnya.
Menurutnya, pilihan untuk tetap bersama ibunya saat ini dinilai belum memungkinkan karena usia sang ibu yang masih sangat muda. Saat ini, tim pendamping juga tengah merencanakan agar sang ibu bisa kembali melanjutkan sekolah.
“Kalau dengan ibunya, kan jelas nggak mungkin. Karena usianya baru segitu (13 tahun), dan kita sedang rencanakan untuk dia kembali sekolah juga,” tambahnya.
Joko menjelaskan, ada tiga opsi yang tengah dipertimbangkan sebagai bentuk pengasuhan alternatif bagi bayi korban. Pertama, bayi akan diasuh oleh keluarganya sendiri. Kedua, negara akan mengambil alih dan menempatkan bayi di panti asuhan atau lembaga perlindungan lain. Ketiga, kemungkinan mencarikan orang tua pengganti (adopsi).
“Intinya belum kita putuskan. Untuk saat ini belum kita tetapkan apakah diasuh keluarga atau yang lain. Prosesnya masih berjalan, dan yang utama sekarang adalah memastikan kondisi medis bayinya sudah benar-benar stabil,” tegasnya.
Sementara itu, kondisi ibu bayi yang menjadi korban kekerasan seksual dilaporkan mulai menunjukkan perkembangan positif secara psikologis.
“Kondisi mentalnya sudah ada perkembangan yang baik, berkat pendampingan dari teman-teman psikolog. Pendampingan ini akan terus berlangsung seiring dengan proses hukum yang masih berjalan,” jelasnya.
Saat ini, baik ibu maupun bayi berada dalam perlindungan rumah aman sambil menunggu keputusan lebih lanjut mengenai masa depan pengasuhan bayi tersebut, dan proses hukum yang terus berjalan.
Sedangkan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram telah melakukan asesmen dan pendampingan terhadap anak korban dugaan eksplotask seksual yang dilakukan oleh kakak kandungnya, termasuk kepada bayi yang dilahirkan korban. Pendampingan juga mencakup penjangkauan kepada orang tua korban.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram untuk penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak korban dan bayinya.
Selain itu, Dinsos bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengajukan rujukan rawatan ke Pusat Layanan Sosial Anak dan Remaja (Puslansos) Sasambo Matupa Provinsi NTB, sebagai langkah pemulihan psikologis bagi anak korban dan bayinya.
“Kami juga berkoordinasi dengan LPA dan DP3A untuk melakukan pendampingan terhadap proses hukum yang melibatkan anak korban,” jelasnya, Kamis, 12 Juni 2025.
Lebih lanjut, pihaknya telah melakukan penjangkauan terhadap ayah atau orang tua dari anak korban, dengan memberikan bimbingan mental dan psikologis serta bantuan permakanan.
Selain itu, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kesehatan juga sebelumnya, telah memastikan akan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan serta pendampingan tenaga pemulihan bagi korban dugaan eksploitasi seksual ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan, menyampaikan bahwa dukungan akan terus diberikan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Mataram. Ia menambahkan bahwa Dinas Kesehatan akan fokus menyiapkan tenaga pemulihan bagi korban, dan seluruh pembiayaan kesehatan akan ditanggung melalui BPJS. (hir)
