Jakarta (Suara NTB) – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Cadangan Devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 mencapai 152,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkat dibandingkan posisi pada akhir Mei 2025 sebesar 152,5 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.
“Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” kata Ramdan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.
“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.
Ancaman Trump
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara BRICS.
Menkeu mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih memantau perkembangan situasi tersebut, mengingat proses negosiasi tarif dagang dengan AS masih terus berlangsung.
“Ya, kita akan terus mengikuti (perkembangan) saja, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan Pemerintah Amerika Serikat,” ujar Sri Mulyani usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Kepada DPR, Sri Mulyani memang mengakui bahwa dinamika ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk kebijakan tarif resiprokal yang diusung Trump.
Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2026.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menyusun RAPBN 2026 secara hati-hati dan mempertimbangkan baik faktor domestik maupun situasi global.
“Kita sedang melihat, hari ini Bapak Presiden (Prabowo) berada di pertemuan BRICS dengan para pemimpin dunia, dan kemudian Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS sehingga mengancam akan mengenakan tambahan tarif,” jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Trump mengunggah pernyataan di platform Truth Social pada Minggu, 6 Juli 2025, yang mengancam akan mengenakan tarif ekstra 10 persen kepada negara-negara yang mendukung apa yang disebutnya sebagai “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok BRICS.
“Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tulis Trump.
Pernyataan itu muncul saat para pemimpin BRICS bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahunan di Rio de Janeiro, Brasil.
Dalam unggahan terpisah, Trump juga menyebut bahwa surat pemberitahuan tarif atau kesepakatan dagang dengan berbagai negara akan mulai dikirimkan pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 12.00 waktu Washington (23.00 WIB).
Trump sebelumnya juga mengkritik rencana BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Ia menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan BRICS bisa menggantikan dolar dalam perdagangan internasional.
“Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dikenakan tarif 100 persen,” ujar Trump.
Wacana dedolarisasi memang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak AS menjatuhkan sanksi terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina pada 2022. (ant)
