Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi menetapkan Lalu Mohammad Faozal sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Penetapan ini menyusul Lalu Gita Ariadi yang bertolak ke Kemendagri menjadi Dosen Lektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan SK Kemendagri penetapan Mohammad Faozal sebagai Pj Sekda telah terbit pada Jumat, 4 Juli 2025 lalu. Namun baru diterima oleh Pemprov NTB pada Senin, 7 Juli 2025 kemarin.
Pelantikan Faozal direncanakan pada Kamis, 10 Juli 2025 mendatang. Tepat lima hari setelah SK tersebut terbit.
“Dalam surat yang terbit 4 Juli itu dituliskan pelantikan harus selambat-lambatnya lima hari kerja setelah ditetapkan SK,” ujarnya, Selasa, 8 Juli 2025.
Tri menjelaskan, Faozal akan mengemban amanah sebagai Pj Sekda selama tiga bulan. Jika belum ditetapkan Sekda definitif dalam kurun waktu tersebut, otomatis masa jabatan Pj Sekda akan ditambah satu periode atau tiga bulan.
Asisten II Setda NTB ini, lanjut Tri akan mengerjakan seluruh tanggung jawab Sekda definitif. Sebelum Sekda definitif ditentukan.
Di lain sisi, Lalu Mohammad Faozal berkomitmen menuntaskan berbagai permasalahan di lingkup Pemprov NTB, mulai dari mengawal mesin birokrasi, memastikan kesehatan fiskal daerah, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di berbagai OPD seperti RSUD NTB dengan temuan Rp247 miliar.
Ada juga temuan penyalahgunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, bantuan sosial senilai Rp290 juta, kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan, serta kelebihan pembayaran atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
“Mesin birokrasi ini pasti saya kawal mendukung visi-misi Gubernur. Yang kedua kita ingin APBD kemudian fiskal kita lebih sehat, OPD-OPD ini harus benar bisa nafas,” ujarnya, Selasa, 8 Juli 2025.
Dia mengatakan, temuan-temuan BPK sudah ada tindaklanjut dari Pemprov NTB. Seperti halnya utang RP247 miliar di RSUD NTB sudah dibayarkan, sisa Rp56 miliar.
“Sudah signifikan penurunannya. Rumas Sakit sedang bekerja. Rumah sakit saya rasa akan memberikan laporan kenapa dia seperti ini dan sebagainya,” terangnya.
Begitu pun dengan banyaknya jabatan Kepala OPD yang lowong, terhitung sekitar 14 jabatan eselon II yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dia mengatakan, di tahun ini permasalahan birokrasi seperti pembentukan Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan pengisian semua jabatan Kepala OPD yang kosong.
Pengisian OPD yang lowong akan dilakukan dengan proses beauty contest.
“Ini kan mengikuti SOTK. SOTK sudah selesai dan ini segera terisi, kemudian birokrasi ini bisa bekerja maksimal,” pungkasnya. (era)
