Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi pada Pemprov NTB, karena menunjukkan kinerja yang solid dalam pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, capaian Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri ini, mampu mengalahkan Jawa Barat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB Dr. H. Nursalim, S.Sos.,M.M., menyebut, apresiasi Mendagri tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 7 Juli 2025,
Pada kesempatan itu, ujarnya, Mendagri menyampaikan jika Provinsi NTB menduduki peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah per Juni 2025. Dalam hal ini, NTB mencatat pendapatan sebesar 46,26 persen dengan serapan belanja mencapai 38,99 persen.
Angka tersebut dinilai sangat baik, terutama mengingat NTB tengah menghadapi tantangan ekonomi akibat penundaan ekspor tambang di wilayah Sumbawa. Mendagri menilai kerja tim sangat efektif, mulai dari BPKAD, Bapenda, hingga seluruh OPD yang menurutnya menunjukkan kedisiplinan dan kepemimpinan yang kuat, ujarnya pada Suara NTB, Selasa, 8 Juli 2025.
Tidak hanya itu, ungkap mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini, posisi Jawa Barat yang sebelumnya selalu berada di peringkat teratas kini turun ke posisi tiga dan NTB berada pada posisi ketiga. Adapun posisi pertama nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah saat ini ditempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendapatan sebesar 57,43 persen dan belanja 41,92 persen, terangnya.
Sementara di bawah Yogyakarta, NTB dan Jawa Barat, ada Provinsi Kepulauan Riau dengan pendapatan 39,48 persen dan belanja 38,25 persen, Provinsi Jawa Timur dengan pendapatan 48,59 persen dan belanja 37,71 persen. Provinsi Lampung menyusul dengan pendapatan 39,94 persen dan belanja 37,70 persen, lalu Provinsi Jawa Tengah yang mencatat pendapatan 45,68 persen dan belanja 37,48 persen, serta Sumatera Barat dengan pendapatan 47,59 persen dan belanja yang sama yaitu 37,48 persen.
Dua provinsi lainnya adalah Gorontalo yang mencatat pendapatan 43,81 persen dan belanja 37,20 persen, serta Banten dengan pendapatan 39,91 persen dan belanja 34,94 persen, tambahnya.
Nursalim juga menyebut, pujian terhadap NTB juga datang dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy. Kepala Bappenas, menyampaikan meski belum sempat berkunjung langsung ke NTB, laporan dari Wakil Menteri Bappenas menyebutkan kondisi NTB sangat positif.
Menurutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan permintaan maaf pada Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal karena belum sempat berkunjung ke NTB. Untuk itu,kinerja NTB yang terus meningkat mendapat perhatian nasional, karena tidak hanya menunjukkan kekuatan fiskal daerah, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan mampu bertahan di tengah tekanan.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM. Menurutnya, capaian ini adalah kerja bersama semua perangkat daerah dan pihak terkait lainnya dalam merealisasi pendapatan dan belanja daerah. Semakin cepat terealisasi ini berarti program-program pemerintah ke masyarakat akan cepat tersalurkan pula dan ini akan berimbas ke peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan karena kita paham investasi pemerintah di NtB ini masih dominan
Apresiasi ini memberi spirit bagi semua kami jajaran Pemprov untuk memaksimalkan kerja-kerja pembangunan yang telah direncanakan pada bukan-bulan ke depan hingga tuntas akhir tahun anggaran. Yang terpenting pula saya kira cepat realisasi pendapatan dan belanja harus tetap diimbangi dengan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang makin meningkat kualitasnya, harapnya. (ham)
