Mataram (Suara NTB) – Rencana pengajuan rekomendasi mutasi puluhan pejabat eselon dua, tiga, dan empat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami penundaan. Bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah kota, dengan ketinggian air mencapai dua meter lebih pada Minggu, 6 Juli 2025 , menjadi faktor utama tertundanya agenda tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono mengakui bahwa fokus pemerintah daerah saat ini masih tertuju pada penanganan dampak banjir yang menyebabkan sekitar 30 ribu warga atau lebih dari 7 ribu Kepala Keluarga (KK) terdampak.
“Iya (tertunda dulu), karena pak sekda lagi fokus ke penanganan banjir. Jadi sementara permohonan sudah kita siapkan bahan-bahannya untuk laporan ke pak wali kota, (tapi) pak wali kota juga belum fokus (untuk) menerima laporan dari tim uji kompetensi (soal hasil seleksi),” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu, 9 Juli 2025.
Menurutnya, seluruh hasil uji kompetensi sudah direkap, baik untuk eselon dua maupun pejabat di level eselon tiga dan empat. Namun, laporan tersebut masih menunggu waktu yang tepat untuk disampaikan kepada Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim.
“Tahapannya sudah kita siapkan, nanti ketua timnya, pak sekda yang akan melaporkan kepada pak wali kota (soal hasilnya). Kita tunggu dulu petunjuk pak wali, baru setelah itu kita ajukan ke BKN untuk rekomendasi mutasi,” ujarnya.
Rencana mutasi ini sendiri telah menjadi perhatian utama Pemkot, terlebih setelah adanya dorongan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengisi kekosongan jabatan yang cukup lama di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“(Sebelum rekomendasi dikirim ke BKN) kita lapor ke pak wali dulu, dari 22 eselon dua yang uji kompetensi, hasilnya akan ditambahkan dengan rancangan mutasinya (jadi nggak hanya uji kompetensi saja). Rancangan mutasi eselon tiga dan empat juga akan kita sampaikan ke pak wali,” terang Yoyok.
Ia menyebutkan, saat ini kekosongan jabatan cukup signifikan. Untuk eselon tiga, terdapat sekitar 14 posisi yang belum terisi, sementara di eselon empat lebih dari 20 jabatan masih kosong. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memperkuat struktur birokrasi daerah.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram, Dr.H.Mohan Roliskana, telah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses mutasi, terutama setelah uji kompetensi rampung dilakukan dalam beberapa pekan terakhir.
“Tadi pak sekda bilang, setelah uji kompetensi ini, kemudian pengajuan (ke BKN). Saya tanya berapa lama kalau (pengajuan) ke BKN, tetapi pak sekda belum memberikan jawaban secara pasti soal waktunya. Tetapi, saya minta untuk dipercepatlah. Usahakan dipercepat,” tegasnya.
Mohan menilai, pengisian jabatan yang kosong sekaligus penyegaran pejabat merupakan kebutuhan mendesak agar roda pemerintahan berjalan optimal, terutama di tengah kondisi darurat seperti saat ini.
“Iya (ini sudah urgensi kami) untuk mengisi yang kosong dan mungkin (dalam waktu dekat akan) ada pergeseran (pejabat) untuk penyegaran,” jelas Mohan.
Namun demikian, langkah strategis tersebut harus ditunda sementara seiring konsentrasi penuh Pemkot dalam mengatasi dampak banjir yang cukup parah. Penanganan terhadap ribuan warga terdampak dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama saat ini.(hir)
