SEJUMLAH isu penting terkait banjir, keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta permasalahan parkir menjadi sorotan anggota Komisi III dalam rapat kerja dengan Dinas Perkim dan Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram.
Rapat kerja ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah untuk mengkaji kembali strategi pengelolaan berbagai masalah yang selama ini kerap mengganggu kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di Mataram.
Salah satu permasalahan utama yang dibahas adalah sering terjadinya kerusakan pada alat elektronik akibat banjir. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kendala teknis yang dihadapi sehingga gangguan tersebut terus berulang setiap musim banjir.
“Saya mendapatkan laporan ada korban banjir yang tersengat listrik. Jadi, apa sebenarnya kendalanya sehingga hal ini terus terjadi? Apakah karena kekurangan tenaga atau ada faktor lain?” tanya anggota Komisi III, Hj. Shinta Primasari, ST., Rabu, 9 Juli 2025. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, muncul keluhan dari sejumlah pelaku UMKM yang keberadaannya di trotoar jalan utama terganggu akibat rencana pemindahan lokasi usaha. Mereka yang telah lama berjualan di tempat tersebut merasa keberatan jika harus dipindahkan tanpa adanya solusi yang tepat.
“Saya ingin tahu bagaimana solusi dari Pak Kadis terkait keberadaan UMKM yang sudah terbiasa di lokasi itu. Penertiban UMKM ini harus dilakukan secara bijaksana, karena mereka sudah menggantungkan hidupnya di sana,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat ini. Shinta menambahkan bahwa penertiban UMKM sebaiknya dilakukan sebelum tempat tersebut ramai, untuk menghindari gesekan dengan para pedagang.
‘’Kalau sudah ramai kemudian tiba-tiba kita tertibkan, apakah kita tidak zalim kepada masyarakat,’’ katanya.
Permasalahan klasik lainnya yang kembali diangkat adalah tentang jukir (juru parkir) dan sistem karcis parkir yang dianggap belum efektif. Kepala Dinas Perhubungan sebelumnya pernah memperkenalkan karcis digital dengan sistem barcode sebagai terobosan, namun implementasinya belum berjalan optimal.
“Saya berharap adanya laporan yang jelas terkait penggunaan karcis digital dan barcode. Apakah sudah ada ujicoba dan hasilnya seperti apa? Kami ingin melihat perkembangan nyata agar bisa mendukung langkah eksekutif dalam mengelola sistem parkir,” jelas anggota dewan dua periode ini.
Dalam rapat itu, Shinta berharap Kepala Dinas memberikan presentasi yang transparan dan berbasis data agar masyarakat serta anggota dewan bisa memahami kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. (fit)
