Mataram (Suara NTB) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung penuh pelaksanaan program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 26 dapur MBG akan digulirkan di daerah tersebut sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Ketua DPD HKTI NTB, H. Willgo Zainar, menyatakan bahwa program MBG merupakan terobosan strategis yang terintegrasi dengan agenda ketahanan pangan dan pemberdayaan desa. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan sosialisasi dan verifikasi program MBG di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Senin, 8 Juli 2025.
“Melalui MBG, kita tidak hanya menyasar perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani. Ini adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Selain di Lombok Utara, HKTI menargetkan pendirian total 600 dapur MBG di seluruh NTB yang diharapkan dapat menjangkau hingga dua juta penerima manfaat.
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., menyampaikan apresiasi kepada HKTI dan pemerintah pusat atas pelaksanaan program tersebut di wilayahnya. Ia berharap MBG tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para petani.
“MBG ini adalah bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada daerah. Kami mengajak masyarakat untuk mendukung penuh karena manfaatnya sangat luas, terutama dalam meningkatkan taraf hidup petani kita,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Florencio Mario Vieira, menambahkan bahwa MBG merupakan bagian dari strategi nasional dalam perbaikan gizi masyarakat. Berdasarkan survei terbaru, angka stunting di Lombok Utara tercatat masih mengalami kenaikan.
“Oleh karena itu, kami mendukung penuh HKTI dan Pemda dalam pelaksanaan MBG. Ini akan menjadi langkah konkret dan kolaboratif dalam mengatasi stunting, yang dampaknya bisa menyebar luas di seluruh Lombok Utara,” tegasnya.
Program MBG dijadwalkan mulai berjalan secara bertahap setelah proses sosialisasi dan verifikasi rampung. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan HKTI, diharapkan Lombok Utara dapat menurunkan angka stunting sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis komunitas. (bul)
