Mataram (Suara NTB) – Apresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mendapat respons positif dari anggota DPRD Provinsi NTB. Prestasi tersebut dinilai tidak lepas dari konsistensi Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dalam melakukan perubahan tata kelola keuangan daerah.
“Tentu ini sebuah capaian yang baik, dan tren kinerja keuangan yang positif ini harus terus dijaga,” ungkap M. Nashib Ikroman, Anggota Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan, kepada wartawan, Rabu, 9 Juli 2025.
Dalam upaya menjaga tren positif tersebut, Komisi III DPRD NTB berencana memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov yang menjadi mitra kerja di bidang keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami akan mendalami tantangan dan peluang di bidang keuangan. Sekaligus membandingkan dengan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur tahun 2024 yang telah disampaikan ke DPRD,” kata Nashib, yang akrab disapa Acip.
Beberapa tahun terakhir, kinerja keuangan Pemprov NTB sempat mendapat sorotan karena akumulasi hutang dan pembayaran yang melewati tahun anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi agar tren positif kinerja keuangan ini dapat bertahan hingga akhir tahun.
“Harapannya tidak ada lagi beban keuangan yang terbawa ke tahun berikutnya, karena hal tersebut bisa mengganggu kinerja. Baik dari sisi belanja maupun pendapatan, akan kami dalami sebagai bentuk pengawasan,” ujar Acip.
Acip juga berharap realisasi pendapatan yang positif dapat mendorong target pendapatan akhir tahun melampaui target yang ditetapkan. Salah satu upaya yang dinilai potensial adalah pengoptimalan pendapatan dari sektor retribusi.
“Untuk pajak kendaraan bermotor, Gubernur sudah melakukan langkah strategis dengan gebyar diskon pajak. Sedangkan untuk retribusi, ini yang akan kami dalami lebih lanjut,” pungkasnya.
