Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir meninjau 14 titik lingkungan yang terdampak banjir parah di Kota Mataram. Ia mengapresiasi langkah penanganan korban yang dilakukan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana atas dampak bencana banjir setinggi 2 meter di ibukota provinsi NTB ini.
Menurut Muzihir, aksi cepat tanggap bencana banjir Kota Mataram, sudah tepat dilakukan sejauh ini. Hanya saja, pihaknya meminta Pemkot setempat harus lebih tegas dalam menertibkan bangunan hingga pertokoan yang berada di sepanjang aliran sungai dan saluran irigasi di wilayah Kota Mataram.
“Umumnya, bangunan rumah yang rusak itu berada di sempadan sungai. Maka, momentum pascabanjir harus dijadikan langkah untuk meninjau ulang perizinan dan bangunan-bangunan yang berada diatas sungai dan kali,” ujarnya pada wartawan di ruang kerjanya usai meninjau lokasi banjir di Mataram, Rabu, 9 Juli 2025.
Ketua DPW PPP NTB ini, mengatakan bahwa ketegasan Pemkot sangat diperlukan dalam menindak bangunan diatas sempadan sungai di wilayah Kota Mataram. Hal itu, lantaran regulasi terkait perda bangunan sempadan liar telah diatur tentang pelarangannya.
Terlebih, lanjutnya bahwa banjir ini bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga mencerminkan persoalan serius dalam penataan tata ruang kota.
“Memang ketegasan itu, tidak populis, tapi dampaknya sepuluh hingga belasan tahun kedepan dan selamanya akan kita rasakan. Jadi, pilihan, jangan pandang bulu itu penting karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan seluruh warga Kota Mataram,” tegas Muzihir.
Lebih lanjut dikatakan anggota DPRD NTB dari Dapil Kota Mataram ini bahwa laju alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman dalam satu dekade terakhir sangat masif. Dimana, banyak lahan pertanian dan area resapan air yang telah dikonversi menjadi kompleks perumahan, mengurangi daya serap lingkungan terhadap air hujan.
Muzihir mengatakan bahwa menyusutnya ruang terbuka hijau, lemahnya pengendalian izin pembangunan, dan maraknya alih fungsi lahan menjadi penyebab utama defisit ekologi di wilayah perkotaan.
“Jika pemberian izin alih fungsi lahan terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan banjir di masa depan akan jauh lebih parah,” ucapnya.
Muzihir menambahkan bahwa pihaknya juga mendesak agar pengerukan kali dan sungai di Kota Mataram harus disegerakan. Sebab, dari pantauannya mudahnya air hujan meluap juga dipicu sungai yang tidak pernah dilakukan pengerukan.
“Pengerukan sungai harus jadi fokus. Begitupun juga kita minfa agar bantuan peralatan dapur agar diperbanyak. Ini karena hampir semua masyarakat mengeluhkan soal hilangnya alat-alat dapur mereka karena terbawa air banjir,” pungkasnya. (ndi)
