Giri Menang (Suara NTB) – Utang RSUD Tripat Lombok Barat di vendor atau pihak ketiga mencapai Rp13 miliar. Jumlah itu bisa ditekan, dari awalnya mencapai puluhan miliar rupiah. Saat ini, masih ada Rp7 miliar lebih klaim RSUD yang belum dibayar oleh BPJS.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD Tripat dr. H. Kaspan, Sp.OG., Mh.Kes., CMC., mengakui total piutang awalnya mencapai Rp52 miliar. Ia mengakui sakit pasti ada utang tiap tahunnya, karena sumber pendapatan rumah sakit 95 persen dari BPJS. Kendati pun ada UHC, tetap sama saja dibayar tiap bulan.
Dari riwayat sebelumnya sudah ada piutang tiga bulan yang belum terbayar. Itu disebabkan klaim RS yang belum dibayar pihak BPJS. Begitu ada klaim yang dibayar maka itu yang dipakai membayar utang RS yang ada tersebut. Hingga akhir tahun pasti ada piutang RS, itu terhitung tiga bulan terakhir menjadi utang tahun berikutnya.
Ia mengakui, pengeluaran rumah sakit terbesar pada farmasi dan BMHP. Pihaknya berupaya menekan biaya dari farmasi dan BMHP ini. Supaya dari pembiayaan ini tidak melonjak terus. Caranya, penggunaan obat-obatan generik. Tidak semua menggunakan generik di beberapa pelayanan seperti di ICU, karena memang ICU itu mengunakan obat-obatan paten.
Sementara itu, Komisi II DPRD menyoroti capaian target dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai masih jauh dari harapan. Sorotan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Lobar, H. Husnan Wadi, S.H., bersama Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Haris Karnaen.
Husnan mengatakan, di RSUD Patut Patuh Patju yang justru mencatatkan kerugian setiap tahun. Padahal, jika dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah, RSUD dinilai masih belum efisien.
“BLUD ini dibangun dengan prinsip profit. Namun berdasarkan data yang kami miliki, utang RSUD terus meningkat, dari Rp15 miliar pada 2022, menjadi Rp31 miliar di 2023, dan melonjak hingga Rp54 miliar di 2024. Ini permasalahan serius,” tegas Husnan.
Ia menambahkan, hasil analisis menunjukkan bahwa beban utang banyak terserap untuk pelayanan. Karena itu, Komisi II meminta agar jasa pelayanan RSUD dapat dialokasikan untuk membantu menutupi utang yang ada.
“Optimalisasi pelayanan harus dibarengi dengan efisiensi anggaran dan manajemen keuangan yang sehat agar BLUD bisa benar-benar mandiri dan tidak membebani keuangan daerah,” terangnya.
Oleh karena itu, langkah yang diambil untuk menuntaskan hutang BLUD RSUD ini harus diatensi jika terlalu banyak utang. “Ingat BLUD RSUD ini dibentuk untuk profit,” ujarnya.
Menurut Husnan, salah satu perhatian utama Komisi II adalah perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh BLUD. Ia mengungkapkan bahwa pihak Biro Ekonomi juga telah meminta adanya penambahan anggaran untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM tersebut.
“Target dan realisasi pendapatan masih belum optimal, dan ini menjadi catatan penting yang kami sampaikan ke Badan Anggaran untuk kemudian diusulkan ke pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati,” jelas Husnan.
Di tempat yang sama Sekertaris Komisi II DPRD Lobar, Haris Karnaen menyebut bahwa PAD rumah sakit ini kembali kepada rumah sakit itu sendiri. Tidak bisa kepada yang lain-lain.” Yang menjadi pertanyaan kita, PAD rumah sakit ini besar tapi kok hutangnya sampai puluhan miliar,” terangnya.
Menurutnya, BLUD RSUD sudah diketahui orientasinya ke profit. Dari layanan tersebut ada keuntungan.”Karyawan dan operasional susah diberikan sama daerah. Ini yang harus kita ketahui bersama untuk mencari solusi bersama,” terangnya. (her)
