Mataram (Suara NTB) — Ketua Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB H. Abdus Syukur mengingatkan agar tidak merusak marwah organisasi wartawan tertua di republik ini hanya karena amplop.
“Jangan reduksi idealisme jurnalistik dengan harga tiket menuju kekuasaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Minggu, 13 Juli 2025.
Konferprov PWI NTB, ujarnya,dijadwalkan berlangsung 2 Agustus 2025 di Mataram mulai memasuki fase penting. Pendaftaran calon ketua sudah dibuka dan verifikasi peserta dilakukan. Namun, dia mengingatkan satu hal, yakni menghindari politik uang dalam bentuk apa pun.
“Jangan ada transaksi uang, jangan ada fasilitas. Jangan ikut-ikutan organisasi lain yang Anda dengar melakukan jual beli suara. Karena itu bisa fatal. Bisa dibatalkan kemenangannya,” tegas Syukur, yang juga dikenal sebagai penguji UKW nasional, usai rapat pemantapan panitia, di Mataram.
Baginya, marwah organisasi profesi seperti PWI tidak bisa ditukar dengan logika transaksional. Apalagi organisasi ini menaungi profesi mulia: wartawan.
Mengenai ada biaya pendaftaran dalam Konferprov PWI NTB, Syukur menjelaskan jika biaya pendaftaran yang ditetapkan, niatnya sederhana. Dalam hal ini menumbuhkan kemandirian organisasi. “Tidak lebih. Tidak kurang.
Memang dalam PD/PRT PWI tidak diatur secara eksplisit. Tapi itu bukan berarti haram. Karena mekanisme teknis seperti ini biasanya diatur dalam Tata Tertib Konferensi,” terangnya.
Tata Tertib ini, tambahnya, disusun oleh Steering Committee (SC) dan panitia serta bukan ayat suci. Artinya, Tata Tertib ini bisa diubah. Bahkan bisa dibatalkan, karena pada akhirnya, semua akan diputuskan oleh forum peserta konferensi.
“Artinya, semua kembali ke peserta. Mereka yang memutuskan: setuju, menolak, atau minta biaya itu dihapus. Mau nol rupiah? Silakan. Tak ada larangan,”tegasnya.
Ia menambahkan, keputusan final bukan di tangan SC, bukan juga panitia. Tapi peserta. Menurutnya, jika ada yang merasa keberatan, agar tidak ribut di luar. Namun harus disampaikan di dalam forum. “Begitu demokrasinya. Begitu mekanismenya,” ujarnya.
Konferprov PWI NTB 2025, lanjutnya, bukan sekadar suksesi kepemimpinan. Konferprov ini akan jadi etalase integritas wartawan dan cermin profesionalisme yang harus dijaga.
“Maka, jaga forum ini tetap bermartabat. Jangan rusak dengan politik uang. Jangan reduksi dengan transaksi. Jaga PWI. Jaga profesi. Jaga integritas,* tegasnya. (ham)
