ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram kembali menyoroti pola penganggaran Pemkot Mataram yang dinilai kontradiktif. Meski secara laporan realisasi anggaran menunjukkan angka tinggi, bahkan mencapai 97 persen, namun pemerintah daerah tetap mencatatkan defisit anggaran hampir setiap tahun.
Dalam rapat kerja bersama Dishub dan Dinas Perkim pekan kemarin, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menegaskan bahwa tidak ada realisasi anggaran yang benar-benar mencapai 100 persen. “Paling tinggi 97 persen, itu pun masih sering disisakan. Seolah-olah ada yang sengaja disisakan. Padahal tiap tahun kita selalu bahas masalah ini,” ujarnya dalam forum tersebut.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini menambahkan, setiap pembahasan APBD, baik anggaran murni maupun perubahan, TAPD selalu menyampaikan bahwa daerah mengalami defisit anggaran. Namun di sisi lain, laporan realisasi menunjukkan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). “Ini kan kontradiktif. Di satu sisi defisit, tapi kenyataannya Silpa selalu ada. Jadi kemana sebenarnya anggaran itu mengalir?” tanyanya.
Menurut Rachman, kondisi ini menunjukkan belum adanya sinergi antara perencanaan program dan realisasi. Ia mendorong agar program prioritas, terutama yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat, bisa mendapatkan alokasi anggaran yang tepat dan terealisasi 100 persen.
“Kalau kita punya program super-prioritas, walaupun anggarannya kecil, mestinya bisa direalisasikan penuh. Sayangnya, justru program-program yang seharusnya menjadi andalan malah sering dikorbankan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah sektor. “Kalau ada temuan, jangan dianggap biasa. Walaupun kecil, tetap harus diperbaiki. Jangan sampai kita menganggap wajar kalau ada temuan hanya karena kita dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” jelasnya.
Terkait dengan rencana pengadaan mobil skylift untuk keperluan lingkungan, Rachman menyatakan dukungannya. Namun, ia meminta agar keberadaan mobil tersebut benar-benar dimanfaatkan, termasuk untuk mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati di banyak lingkungan.
“Jangan sampai mobilnya ada, tapi PJU-nya tetap tidak diganti. Percuma beli kendaraan jika tidak dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan evaluasi terhadap sektor parkir yang selama ini dinilai tidak pernah memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Parkir ini seharusnya jadi pemicu untuk perbaikan. Tapi malah ditempatkan sebagai program prioritas, padahal tidak mampu menyumbang PAD,” ujarnya. (fit)
