Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tengah mengevaluasi masa berlaku Surat Keputusan (SK) status tanggap darurat bencana banjir yang dikeluarkan sejak Minggu 6-19 Juli 2025. Berdasarkan perkembangan situasi terkini, status tanggap darurat tersebut berpotensi untuk dicabut lebih awal atau justru diperpanjang, tergantung hasil evaluasi kondisi lapangan.
Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki menyampaikan, bahwa pihaknya bersama tim teknis terus melakukan monitoring intensif di wilayah terdampak. Evaluasi menyeluruh akan menjadi dasar dalam menentukan apakah status tanggap darurat masih relevan diberlakukan. “Kita lihat eskalasinya kalau cenderung cuacanya landai bisa dicabut, tapi kalau sebaliknya bisa saja kita perpanjangan,” jelasnya saat dikonfirmasi pada, Senin, 14 Juli 2025.
Ia menjelaskan, ketika SK tanggap bencana banjir dicabut, maka status akan dialihkan ke tahap pemulihan rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabanjir. Namun, jika status SK di perpanjangan, pemerintah akan mengajukannya menjadi enam hari hingga sebulan. “Tergantung kondisi di lapangan, kalau masih tidak memungkinkan tentu kita ajukan,” ucap Muzakki.
Sementara itu, dari enam kecamatan yang paling terdampak, ada empat kecamatan yakni Cakranegara, Sandubaya, Mataram, dan Sekarbela sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Diketahui, BPBD Kota Mataram mencatat sebanyak 9.899 kepala keluarga (KK) terdampak banjir bandang pada Minggu, 6 Juli 2025. Selain itu, banjir juga mengakibatkan sebanyak 7 jembatan rusak berat dan 91 rumah warga dalam kondisi rusak.
Muzakki menyebutkan, jumlah warga Mataram yang terdampak banjir paling banyak berasal dari Kecamatan Sekarbela, Sandubaya, Ampenan dan Cakranegara. Adapun rinciannya, warga terdampak di Sekarbela mencapai 16.868 jiwa, Sandubaya 12.124 jiwa, Ampenan 5.184 jiwa dan Cakranegara 2.401 jiwa. (pan)
