Selong (Suara NTB) – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bapak Dr. H. Ashari, S.H., M.H., menghadiri undangan pengukuhan Bunda Literasi tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan di Pendopo Bupati Lombok Timur (Lotim), Senin, 14 Juli 2025.
Kehadiran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB ini menunjukkan komitmen kuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB dalam mendukung gerakan literasi hingga ke pelosok daerah. Pada kesempatan ini, Ashari menjelaskan, pengukuhan Bunda Literasi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak peningkatan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat Lotim, khususnya di tingkat komunitas terkecil.
Menurutnya, pengukuhan Bunda Literasi tingkat kecamatan, desa dan kelurahan akan digelar di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Hal ini menegaskan upaya berkelanjutan pemerintah provinsi dalam memperluas jangkauan program literasi di seluruh wilayah NTB.
Adanya Bunda Literasi di setiap tingkatan, ujarnya, diharapkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan akan semakin terbuka lebar, serta mampu menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berbudaya literasi tinggi.
Ashari juga menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh desa dan kelurahan di NTB harus memiliki perpustakaan. Menurutnya, keberadaan perpustakaan di desa dan kelurahan sangat penting dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Pengetahuan tidak hanya tentang perkembangan yang ada di dalam negeri saja, tapi perkembangan yang terjadi secara global dan mengetahui ekonomi dunia.
Dalam upaya mewujudkan seluruh desa yang jumlahnya 1.025 dan 145 kelurahan di NTB memiliki perpustakaan, sudah disampaikan pada acara pengukuhan Bunda Literasi di Kabupaten Lombok Timur belum lama ini. Tidak hanya itu, pihaknya mengharapkan pemerintah kabupaten/kota segera membuat kebijakan terkait pembentukan perpustakaan desa dan kelurahan.
Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB ini mengakui, jika anggaran yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota terbatas. Untuk itu, adanya kebijakan dari bupati/wali kota terhadap pemerintah desa dan kelurahan membentuk perpustakaan diharapkan bisa terealisasi.
Pihaknya juga bertekad meningkatkan minat baca atau literasi dari masyarakat dengan tetap rajin berkunjung ke perpustakaan atau literasi masyarakat.
Apalagi dengan keterlibatan Bunda Literasi di Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan ke perpustakaan di desa atau kelurahan bisa semakin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi.
Tidak hanya itu, peranan BUMN dan BUMD serta instansi pemerintah dalam meningkatkan literasi kepada masyarakat dan juga kalangan pegawai sangat diperlukan. Dalam hal ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menghidupkan kembali perpustakaan di OPD, sehingga staf bisa menggunakan waktu senggang dengan membaca buku. (ham)
