Giri Menang (Suara NTB) – Para Kepala Desa di Lombok Barat meminta Pemkab setempat untuk mengaktivasi warga yang dinonaktifkan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Pasalnya, temuan di lapangan warga tak mampu atau miskin justru ikut dinonaktifkan. Mereka dirugikan akibat penonaktifan tersebut.
Kades Kediri Selatan Edi Erwinsyah menyebutkan, ada 300 lebih warganya yang dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JKN. “Sampai dengan hari ini, hampir setiap hari masyarakat itu komplain ke kami terkait dengan tidak aktif BPJS, JKN-nya untuk berobat,” kata Edi, Senin, 14 Juli 2025.
Warga yang benar-benar membutuhkan, miskin dan sakit, dirugikan akibat penonaktifan ini. Imbasnya ke desa, pihak pemdes yang dianggap melakukan penonaktifan sepihak. “Padahal ini kebijakan ketentuan dari pusat,” tegasnya.
Harusnya Pemda dalam hal ini OPD, begitu kejadian seperti ini langsung melakukan sosialisasi ke desa. Pihak Pemda meminta desa melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap data yang dinonaktifkan, apakah dinonaktifkan karena PNS atau mampu meninggal.
Hal ini kata dia, tidak bisa dilakukan Pemda sendiri, harus turun ke desa untuk bersama-sama melakukan verifikasi. Data warga yang nonaktif pun telah diterima pihaknya, namun belum ada perintah melakukan verifikasi dan perbaikan data. Pihaknya pun siap membantu perbaikan data, kapanpun Pemda butuhkan.
Bahkan, tanpa diminta pun desa telah melakukan upaya bersama Kadus untuk karifikasi validasi terhadap data-data tersebut. Seharusnya penanganan dilakukan Pemkab melalui kecamatan. Melihat data peserta yang dinonaktifkan, diakui ada yang meninggal masih masuk data tersebut.
“Ternyata kan laporan bulanan dari desa tidak ada artinya jadinya kan, seharusnya kami sudah laporkan bulanan perkembangan pendduduk, mutasi, maupun yang meninggal seharusnya itu data-data itu didistribusikan ke OPD-OPD,” imbuhnya.
Ia mendorong segera dilakukan aktivasi warga yang dinonaktifkan, sebab jika diserahkan pembiayaan ke UHC, tentu membebani. “Justru kita ingin membantu mengurangi beban. Jadi harus segera (aktivasi),” sambungnya.
Sementara itu Kades Ombe Baru Muslihudin menerangkan jumlah warga yang dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JKN di desanya 425 orang. Pihak dinas sosial pun sudah turun ke desa untuk memberikan data warga yang dinonaktifkan. Pihaknya pun menindaklanjuti dengan melakukan Verifikasi.
“Sudah ada solusi, seandainya ada warga benar tidak mampu mengakses BPJS dari keterangan dari desa secara faktual tidak mampu, bisa diaktifkan kembali. Harapan kami harus selektif dan segera diaktifkan lagi,” kata dia.
Pihak desa pun sedang melakukan upaya verifikasi terhadap data kepesertaan yang dinonaktifkan. Dari data kepesertaan PBI JKN yang diterima, ada yang memang masih berhak menerima PBI itu namun dinonaktifkan. Ada juga yang tidak berhak dikeluarkan dari data kepesertaan.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyebut ada sekitar 45 ribu warga yang dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JKN. Saat ini pihaknya sedang bekerja menyelesaikan verifikasi data tersebut, untuk memastikan yang masih berhak diaktivasi.
Wabup mengatakan mereka dinonaktifkan karena beberapa faktor di antaranya ekonomi, administrasi kependudukan dan lainnya. Mereka ini masuk desil 4 sampai 10. “Mereka selesai dari miskin, tapi kalau ada masalah saja pemicu nya mereka jatuh miskin,” katanya.
Data warga inilah yang tengah diselesaikan. Bahkan dijemput ke pusat agar diberikan lagi untuk aktivasi.
“Sebab jika tidak maka anggaran untuk pembiayaan kesehatan perlu dipikirkan. Sementara Untuk UHC Pemkab hanya menganggarkan Rp55 miliar. Dan persoalan UHC yang dihajatkan bagi warga miskin, justru banyak warga yang mampu jadi peserta mandiri namun ikut menikmati UHC. Kalau kita tidak jemput data ini ke pusat, tidak kita berjuang maka kita harus menyiapkan Rp18 miliar lagi untuk menyelesaikan 45 ribu yang tidak terdaftar atau dinonaktifkan ini,” imbuhnya.
Pihaknya pun berkerja keras bagiamana validasi data ini untuk aktivasi. Ia pun mengapresiasi kerja OPD dan pihak terkait yang luar biasa. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan bagi jajarannya, ia dan Bupati pun ikut serta bekerja supaya mereka tidak merasa dipekerjakan. Agar mereka merasa bahwa pimpinan juga hadir untuk mereka. (her)
