ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., menyoroti potensi besar sektor kuliner dan reklame sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai belum tergarap secara maksimal. Dalam rapat kerja dengan BKD (Badan Keuangan Daerah), dia mengungkapkan bahwa bisnis kuliner modern di kota ini memiliki omset yang jauh lebih besar dibandingkan restoran, namun kontribusinya terhadap PAD masih minim akibat berbagai kendala teknis dan regulasi.
“Sektor kuliner kita di Kota Mataram, khususnya seperti di kawasan Cakramegara, omsetnya bisa mencapai lebih dari Rp10 juta per hari,” ungkap Gus Arik, sapaan akrabnya. Ia mencontohkan salah satu gerai kuliner populer seperti Seafood 88, yang juga mencatatkan omset tinggi. Namun, permasalahan utama justru muncul dari penggunaan aplikasi online yang menjadi “barrier” atau penghalang dalam pelaporan dan penarikan retribusi.
Menurutnya, banyak pelaku usaha kuliner yang beroperasi secara daring memanfaatkan celah teknologi untuk menghindari pelaporan pendapatan sebenarnya. “Kita harus mencari cara untuk mengatur ini agar pendapatan kita juga meningkat. Karena kenyataannya, mereka jauh lebih besar pendapatannya dibandingkan restoran konvensional,” ujarnya.
Gus Arik mendorong Pemkot Mataram agar menurunkan tim guna melakukan uji petik di lapangan. Namun upaya ini juga menghadapi tantangan karena para pelaku usaha sering kali menghindar atau bersikap tidak kooperatif saat mengetahui ada pengawasan.
Sementara itu, sorotan juga diarahkan pada sektor reklame yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Meskipun banyak baliho dan spanduk terpasang di berbagai sudut kota, termasuk di sepanjang jalan dari Cakra hingga Ampenan, data yang dimiliki pemerintah dinilai belum akurat. “Banyak reklame yang terpasang tanpa kita tahu apakah sudah terdaftar atau belum. Termasuk di tiang-tiang listrik pun seharusnya bisa kita deteksi,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini.
Gus Arik juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan pengawasan reklame. Dikatakan bahwa pendapatan dari sektor ini sebelumnya pernah ditargetkan mencapai Rp6 miliar, namun belum pernah benar-benar tercapai. “Kita harus pastikan data reklame, dari ukuran kecil, sedang, hingga besar, semuanya tercatat dan berkontribusi pada PAD,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan pentingnya data yang valid dan sistem pengawasan yang lebih ketat agar potensi ekonomi dari sektor kuliner dan reklame dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan PAD yang lebih optimal dan transparan. (fit)
