Taliwang (Suara NTB) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 akan mulai dibahas pekan depan.
Berdasarkan jadwal yang telah disepakati antara Badan Muayawarah (Bamus) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KSB, start awal pembahasan penyesuaian anggaran daerah untuk semester kedua itu ditetapkan mulai tanggal 22 Juli 2025. “Kami dan DPRD sudah sepakat dan sudah menyusun jadwalnya. Kita start pembahasannya (RAPBDP) mulai hari Selasa pekan depan,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul, Jumat, 18 Juli 2025.
Tahapan pembahasan akan diawali dengan penyampaian perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 oleh pemerintah dalam rapat sidang paripurna DPRD KSB. Dikatakan Hairul, durasi pembahasan RAPBDP itu akan berjalan hampir 1 bulan. Dan dalam waktu itu, diharapkan setiap agendanya dapat dilaksanakan tepat sesuai jadwal masing-masing. “Harapan kita tidak ada yang molor tahapannya. Dan DPRD juga harapannya demikian pastinya,” klaimnya.
Agar tepat waktu, Hairul melanjutkan, saat ini proses penyusunan anggaran oleh seluruh Organisasi Daerah (OPD) tengah berjalan. Pengimputan program kerja OPD pun ia harapkan dapat selesai sebelum gelar rapat paripurna penyampaian dikumen perubahan KUA PPAS ke DPRD. “Bappeda dan semua teman-teman OPD sedang kerja lembur menyelesaikan penyusunan anggarannya,” ungkapnya.
Dalam beberapa tahun tetakhir, KSB selalu menjadi daerah pertama di NTB yang menuntaskan dokumen APBD-nya. Demikian pada APBDP tahun 2025 ini, lagi-lagi daerah dengan semboyan Pariri Lema Bariri ini kemungkinan besar akan kembali menjadi yang pertama. Hairul mengakui kondisi tersebut. Walau begitu ia menyatakan, proses pembahasan APBD maupun APBDP KSB selama ini selalu mengikuti seluruh kaidah dan aturan penyusunan keuangan daerah yang telah ditetapkan.
“Soal cepat itu relatif ya. Yang jelas kami pastikan tidak ada melangkahi atau meninggalkan satu pun proses dan tahapannya,” ujar mantan kepala Bappeda ini.
Ia melanjutkan, hal paling penting yang harus dipastikan dalam penyusunan APBDP kali ini adalah memasukkan seluruh program unggulan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Hariul menyebut, seluruh OPD pengampu program Kartu Sumbawa Barat Maju sudah harus memulai eksekusi program tersebut terhitung tahun ini. “Alhamdulillah semua OPD pengampu program sudah menganggarkan kegiatannya (Program Kartu Sumbawa Barat Maju),” imbuh Hairul yang juga ketua TAPD ini. (bug)
