Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmil Akhyar, SH., MH., memberi tanggapan terhadap sanksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) PDAM Amerta Dayan Gunung dengan PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN). Bupati menegaskan mengajukan keberatan atas sanksi tersebut untuk memastikan terpenuhinya akses pelayanan dasar air bersih kepada masyarakat di Gili Meno.
Dalam jumpa pers menyambut HUT KLU ke-17, Jumat, 18 Juli 2025, Najmul menyatakan Pemda tengah menghadapi persoalan yaitu kerja sama PDAM dengan pihak ketiga (TCN), yang kemudian menghadapi disharmonisasi di Gili Meno.
“Komisi Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi. Tetapi untuk kawan-kawan ketahui semua, kami mengajukan keberatan atas sanksi yang diberikan itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, banding sanksi dilayangkan berdasarkan perspektif hukum lebih luas. Di mana, KPBU tersebut berdiri di atas asak kemanfaatan.
“Mengapa ajukan keberatan, perspektif hukum lebih luas, KPBU itu berdiri di atas asas kemanfaatan. Kalau kemudian ada penegakan hukum, asas kemanfaatan itu hilang, ini juga ada akses hukum yang tidak terpenuhi.”
“Bayangkan, kalau sampai persoalan air Gili ini tidak terselesaikan dengan baik, lalu masyarakat kita di sektor pariwisata tidak bisa terlayani dari sisi air dengan baik, maka itu juga jadi masalah dan cukup pelik,” sambungnya.
Kendati banding sanksi tersebut sedang berproses, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya tetap taat kepada hukum. Namun demikian, ia menyebut jika upaya hukum ini dilakukan demi masyarakat yang ada di Gili Meno (belum terlayani PDAM ataupun KPBU-TCN, red).
“Jadi tidak tepat kalau dikatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa, yah. Silakan tanya bagaimana kami memaksimalkan pengiriman air dari Dinas PU, PDAM, supaya masyarakat kita bisa merasakan (air), tidak merasakan dampaknya terlalu besar,” tegasnya.
Di sisi lain, Ia akan sangat menyayangkan apabila ada pihak-pihak yang hanya menjadikan atau menganggap persoalan ini sebagai, persoalan politis saja.
Di saat bersamaan, Najmul meminta OPD-nya untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dengan adanya persoalan ini. Misalnya, kata dia, ada transaksi jual beli air tawar dengan harga tidak wajar, sehingga masyarakat harus mendapatkan air dengan sangat mahal.
Pemerintah juga tidak tinggal diam menyikapi krisis air dengan solusi jangka pendek. Melalui alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2025, Bupati menegaskan akan menganggarkan melalui Dinas PU, untuk memastikan distribusi air ke Gili Meno ini tidak terputus, sementara proses hukum (KPPU) tetap berproses hingga selesai.
“Kalau kita bicara ini, cukup panjang, tetapi saya ingin menyampaikan satu klue , bahwa kita sedang menghadapi 2 persoalan saat ini. Satu persoalan lingkungan. Kami apresiasi kepada kawan-kawan WALHI yang terus mengingatkan kita akan persoalan ini. Tetapi yang kedua juga ada krisis air yang sedang kita selesaikan. Tentu pemerintah berpikir, dari 2 persoalan ini mana yang paling prioritas harus kita selesaikan lebih dahulu,” paparnya.
“Apakah, ya, Ok, lingkungan ini tetap kita jaga, kemudian kita tidak melakukan apa-apa yang penting terumbu karang kita terjaga, tapi masyarakat kita tidak dapat air. Atau sebaliknya kita penuhi dulu kebutuhan dasar masyarakat sampai kemudian Lingkungan ini tentu menjadi sesuatu yang tidak terabaikan,” sambungnya.
Pemda, kata Bupati, juga pada posisi memperjuangkan agar status 3 Gili tidak ambigu. Mengingat pemerintah pusat di satu sisi, sudah menetapkan Gili ini sebagai Kawasan Strategis Pariwisata, tetapi di sisi lain juga menetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
“Jadi dua status ini memiliki implementasi yang berbeda. Alhamdulillah ini sedang kami sinkronkan, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga ke depan tidak ada persoalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kita di Gili Meno,” demikian Najmul. (ari)
