Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapannya menghadapi potensi masuknya produk Amerika Serikat (AS) menyusul kesepakatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan AS. Kesepakatan tersebut menetapkan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas AS yang akan masuk ke Indonesia.
Kebijakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak akan berdampak pada persaingan produk lokal, khususnya yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, Pemerintah Provinsi NTB justru memandang kebijakan tersebut sebagai tantangan yang harus dijawab dengan peningkatan daya saing.
“Kalau soal impor, itu kebijakan pusat. Terkait tarif nol persen, tentu nanti pemerintah pusat akan membuat regulasi turunannya,” kata Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Heri Agusetiadi, pada Senin, 21 Juli 2025.
Menurut Heri, hingga saat ini belum ada regulasi turunan yang diterima dari pemerintah pusat terkait kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat pasti telah mempertimbangkan secara matang dampak-dampak yang mungkin timbul. “Pemerintah pasti sudah memikirkan dampak yang akan terjadi di masyarakat, termasuk apakah itu akan merugikan pelaku usaha atau tidak,” tegasnya.
Terkait upaya di tingkat daerah, Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus mendorong peningkatan daya saing produk UMKM agar mampu bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga nasional dan global. “Kalau produk luar masuk, itu bisa menjadi pembelajaran sekaligus motivasi untuk UMKM kita agar terus meningkatkan kualitas dan daya saingnya,” ujarnya.
UMKM di NTB saat ini berkembang dalam berbagai segmen, mulai dari usaha kecil hingga yang telah menembus pasar ekspor. Pemerintah daerah terus memberikan dukungan melalui pelatihan, sertifikasi, akses pemasaran, dan pembiayaan. “Kita tidak bisa menolak persaingan global. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, ya harus siap. Justru ini menjadi momentum untuk mendorong UMKM kita lebih kuat lagi,” imbuhnya.
Menyikapi potensi gempuran produk asing, Pemprov NTB mengambil sikap optimistis. Heri menilai tantangan ini bukan alasan untuk pesimistis, melainkan harus dilihat sebagai peluang. “Jangan belum-belum kita pesimis. Ini justru harus jadi pemicu untuk perbaikan dan inovasi. Kita harus melihat sisi positifnya,” tandasnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak, NTB diyakini mampu menjaga keberlangsungan UMKM lokal di tengah persaingan pasar global yang semakin terbuka. (bul)
