Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Informasi, Informatika dan Statistik (Disikominfo) NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM, angkat bicara terkait aksi sejumlah penyedia jasa transportasi bandara mengenai keberadaan penyediaan mobil listrik selama pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas).
Menurutnya, aksi sejumlah penyedia jasa transportasi di areal bandara kemudian memutuskan untuk menggelar demo di sekitar jalur masuk ke Bandara Selaparang, Mataram, Senin 21 Juli 2025 belum mendapatkan informasi yang jelas terkait masalah transportasi.
Diakuinya, salah satu hal yang diutarakan adalah tentang keberadaan mobil listrik sebanyak 30 unit oleh pihak panitia pelaksana Fornas VIII 2025 yang dianggap membuat penyedia jasa transportasi bandara merasa dirugikan. Namun, terangnya, 30 unit mobil listrik yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Fornas VIII 2025, tidak akan dioperasikan di lingkungan bandara.
‘’Saya rasa mobil listrik ini adalah hal yang bagus ya untuk green energy. Sekarangpun sudah hal yang umum digunakan mobil listrik itu. Bukan hal baru itu mobil listrik,’’ ungkapnya, Senin, 21 Juli 2025.
Dijelaskannya, mobil listrik itu didatangkan tanpa menggunakan anggaran dan penggunaannya juga bukan untuk di bandara. Nantinya semua unit mobil listrik digunakan untuk mobilisasi wasit, juri, panitia dan tamu undangan selama berada di Mataram. ‘’Dan jumlahnya hanya sekitar 30 unit saja,’’ terang Yusron.
Begitu juga kekecewaan, penyedia jasa transportasi lantaran merasa tak dilibatkan menjadi penyedia jasa transportasi resmi Fornas VIII 2025. Yusron menjelaskan, jika Fornas ini akan kedatangan lebih dari 20 ribu peserta. Sedangkan panitia hanya mengakomodir 600 di antaranya, itu hanya wasit juri dan panitia saja.
‘’Dengan kata lain, ada lebih dari 19 ribu peserta yang akan memenuhi kebutuhan akomodasi dan transportasi secara mandiri,’’ tambahnya.
Yusron mengimbau kepada seluruh penyedia jasa transportasi di NTB untuk berhati-hati dalam merespon informasi yang belum terkonfirmasi. Karena nyatanya, apa yang dikhawatirkan para penyedia jasa transportasi sama sekali tidak benar.
Hal senada disampaikan Deputy IV (Transportasi dan Komunikasi) Fornas VIII 2025 Lalu Kholid Karyadi. Event Fornas ini merupakan kesempatan besar bagi pengusaha lokal, khususnya pengusaha transportasi. Alasannya, panitia hanya mengakomodir transportasi bagi panitia, juri/wasit dan Technical Delegate (TD). Kontingen dari tiap daerah di seluruh Indonesia menanggung transportasi masing-masing.
Dalam hal ini, panitia tidak mengakomodir semua peserta Fornas yang datang ke NTB. Menurutnya, sistem transportasi telah dibagi menjadi tiga kategori akreditasi yang terdefinisi jelas, yakni Transportasi 1 (T1), T2, dan T3 yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna.
Dalam hal ini, pada Kategori T1 diperuntukkan bagi unsur pimpinan, seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara Korminas, Deputi, serta PMO Manager Official dan pihaknya menyiapkan 20 unit kendaraan khusus. ‘’Hal ini untuk memastikan mobilitas para pimpinan berjalan lancar,” jelasnya.
Sementara Kategori T2 dirancang khusus untuk mobilitas Technical Delegate (TD), serta juri/wasit. Pada kategori ini, panitia menyediakan 85 unit kendaraan minibus yang siap mengantar jemput mereka dari hotel ke venue pertandingan. Hal ini untuk menjamin kelancaran tugas-tugas teknis dan penjurian.
Pada bagian lain, untuk kenyamanan umum, skema T3 disediakan sebagai layanan shuttle terbatas yang aktif selama pertandingan berlangsung. Panitia telah menyiapkan 20 unit kendaraan, terdiri dari 10 bus medium dan 10 Hi-Ace, yang akan beroperasi sebagai shuttle keliling antar venue, sehingga memudahkan akses bagi seluruh partisipan dan pengunjung.
Untuk itu, Kholid mengharapkan kontingen dari masing-masing daerah diharapkan dapat menangani mobilisasi dan akomodasi mereka secara mandiri. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan dan efisiensi penyelenggaraan event sebesar Fornas. Kontingen dari satu daerah akan mengatur kedatangan, mobilisasi, dan akomodasi mereka sendiri, yang menunjukkan kesiapan dan kemandirian daerah peserta.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan NTB, Chairy Chalidyanto. Menurutnya, pengaturan transportasi dan akomodasi mandiri kontingen telah menjadi kesepakatan bersama antara panitia dan seluruh perwakilan daerah. “Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen daerah,” tegasnya. (ham)
