Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD KNPI Provinsi NTB, Baehaqi mendorong pembentukan badan khusus kepemudaan. Hal itu dinilai penting dan setrategis agar bonus demografi dapat dikelola dengan sebaik-baiknya serta terkonsentrasi dalam satu badan kepemudaan tersendiri.
“Pembentukan badan khusus kepemudaan ini sangat penting. Lembaga ini bisa menjadi pusat koordinasi kebijakan pemuda, ruang aspirasi, serta motor penggerak program pengembangan diri pemuda. Negara-negara lain sudah membuktikan efektivitas model seperti ini,” ucap Baehaqi pada Selasa, 22 Juli 2025.
Menurut Baehaqi, pembentukan badan khusus kepemudaan yang akan mengurusi kepemudaan sangat penting untuk menjawab tantangan dan kebutuhan strategis dalam pembangunan generasi muda kedepan. Terutama untuk memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
“Jika bangsa ini ingin benar-benar memanfaatkan bonus demografi, maka perhatian serius terhadap generasi muda tidak boleh setengah hati. Dan itu harus dimulai dari struktur kelembagaan yang kuat dan fokus yakni dengan membentuk badan khusus yang mengurusi kepemudaan. Maka kami memandang perlunya Pembentukan Badan Khusus yang Mengurusi Kepemudaan,” seru Baehaqi.
Lebih jauh disampaikan Baehaqi bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa, pemuda memiliki peran besar dalam membawa perubahan. Karena itu generasi muda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Namun, hingga kini, banyak masalah kepemudaan seperti pengangguran, minimnya akses pendidikan, dan rendahnya partisipasi sosial belum tertangani secara optimal.
Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya badan khusus yang secara fokus dan terstruktur menangani urusan pemuda. “Dengan adanya badan khusus, pemerintah dapat lebih fokus dalam merancang dan merumuskan kebijakan yang menyasar langsung kebutuhan pemuda. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, hingga partisipasi politik dan sosial,” katanya.
Lebih jauh disampaikan Baehaqi bahwa alasan kuat mengapa pihaknya mendorong adanya badan khusus kepemudaan. Karena seringkali program kepemudaan tersebar dibanyak lembaga tanpa koordinasi yang jelas. Badan khusus dapat menjadi pusat koordinasi lintas sektor, menghindari tumpang tindih, serta memastikan sinergi antarprogram dari kementerian, lembaga, maupun organisasi masyarakat.
“Badan kepemudaan ini dalam rangka menjawab tantangan Spesifik Pemuda
Pemuda menghadapi tantangan yang unik seperti pengangguran, krisis identitas, radikalisme, dan ketimpangan akses pendidikan. Badan ini dapat secara khusus merespons isu-isu tersebut dengan pendekatan berbasis data dan solusi yang kontekstual,” jelasnya.
Selanjutnya keberadaan badan khusus kepemudaan tersendiri dapat menjadi ruang resmi untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan melalui forum dialog, pelatihan kepemimpinan, dan pendampingan kewirausahaan.
“Indonesia sedang berada dalam era bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Tanpa pengelolaan yang tepat melalui lembaga khusus, potensi ini bisa menjadi beban ketimbang berkah. Badan kepemudaan dapat menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi tersebut,” pungkasnya. (ndi)
