Praya (Suara NTB) – Proses penerimaan siswa untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan dimulai pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang. Meski demikian, saat ini Pemkab Loteng sudah mulai menginventaris sumber dan calon siswa yang nantinya akan disekolahkan di sekolah rakyat tersebut. Rencananya, ada sembilan rombongan belajar (rombel) yang akan dibuka. Dengan satu rombel akan diisi oleh 25 siswa.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng H. Masnun, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu, 23 Juli 2025, mengungkapkan, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) akan ada tiga rombel yang dibuka. Begitu juga untuk tingkat SMP dan SMA. “Jadi total ada sembilan rombel. Dengan masing-masing tingkatan sebanyak tiga rombel,” terangnya.
Saat ini pihaknya sudaha mulai menginventarisir calon-calon siswa yang nantinya akan disekolahkan di Sekolah Rakyat tersebut sembari terus mensosialisasikan program tersebut di tengah masyarakat. Dengan target utama ialah siswa dari keluarga miskin yang masuk kategori desil satu atau miskin ekstrem dan desil dua (miskin) serta anak yatim.
Untuk keluarga miskin kategori desil satu sendiri tercatat ada 41.634 kepala keluarga (KK). Sementara yang masuk kategori desil dua, ada 45.112 KK. “Inilah yang nantinya akan kita sasar sebagai calon siswa untuk disekolahkan di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Sekolah Rakyat mengusung konsep boarding school atau sekolah asrama. Jadi siswa akan diinapkan diasrama dengan semua kebutuhanya akan dipenuhi oleh negara. Mulai dari kebutuhan pangan sehar-hari hingga pakaian dan seragam siswanya.
Dalam hal ini, orang tua atau wali siswa tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Selama siswa menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Dengan begitu, orang tua atau wali siswa bisa mengalihkan penghasilannya yang diperoleh untuk kebutuhan yang lain.
Bahkan nanti, orang tua atau wali siswa tersebut juga akan mendapat bantuan dari pemerintah. Misalnya, kalau rumahnya masuk kategori rumah tidak layak huni, maka pemerintah akan mendukung melalui program pembangunan rumah layak huni. Jika orang tua atau wali tidak memiliki pekerjaan tetap, bentuk intervernsi pemerintah pusat nantinya bisa berupa pemberian pelatihan atau bentuk lainya.
“Jadi memang program Sekolah Rakyat ini merupakan program terpadu untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena tidak hanya anak-anaknya saja yang akan disekolahkan secara gratis. Para orang tuanya juga akan dibantu untuk bisa keluar dari kemiskinan,” tandas Masnun.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat itu sendiri saat ini tengah dalam proses persiapan. Pemkab Loteng kini tengah berupaya menyelesaikan penyiapan lahan agar pembangunan gedung sekolah, asrama serta fasilitas pendukung lainnya bisa segera dimulai.
Pasalnya, proses pembangunan sekolahnya harus dimulai tahun ini. Mengingat, sesuai perencanananya untuk penerimaan siswa baru sudah harus dilaksanakan pada tahun ajaran baru tahun 2026 mendatang. “Untuk pembangunannya fasilitas sekolah itu pemerintah pusat yang membiayai. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan. Ditambah sarana penunjang selain yang akan dibangun oleh pemerintah pusat,” pungkas mantan Camat Pringgarata ini. (kir)
