Mataram (suarantb.com) – Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Ruapaeda akhirnya angkat bicara terkait prahara kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerahan dan pengelolaan anggaran Pokir Anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2025. Kasus ini sekarang sedang diusut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Isvie membantah keras bahwa ada praktik bagi-bagi uang di DPRD NTB kaitannya dengan pembahasan dana Pokir tahun anggaran 2025. Dia mengatakan bahwa tidak tahu menahu soal isu pembagian uang yang disebut sebut uang ‘’siluman’’ yang kini sedang diselidiki Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut.
“Kalau soal-soal yang terjadi, apa yang terjadi dan bagaimananya? Saya tidak tahu selaku Ketua DPRD. Apalagi pimpinan dituduhkan yang membagi uang, saya tidak tahu dan saya tidak lakukan itu dalam hidup saya, sudah itu saja,” ucap Isvie pada Kamis (24/7) kemarin.
Diapun tidak mau berspekulasi terlalu jauh terkait dengan tuduhan-tuduhan kepada pimpinan dewan, khususnya terhadap dirinya selaku Ketua DPRD Provinsi NTB yang disebut-sebut mengatur pembagian dana Pokir anggota dewan.
“Biar faktalah nanti yang berbicara. Saya kira nanti fakta hukumlah yang akan berbicara. Saya kira saya tidak usah terlalu banyak berkomentar,” tegas Isvie yang ditemui di DPRD NTB.
Adapun terkait nama pimpinan DPRD NTB yang ikut disebut oleh anggota Komisi V DPRD NTB, Indra Jaya Usman (IJU) usai diperiksa Kejati Kamis (24/7) kemarin terkait dugaan kasus korupsi pengelolaan dana Pokir DPRD tahun 2025. IJU menyebutkan bahwa pimpinan DPRD NTB yang lebih tahu terkait dengan Pokir tahun 2025.
Menanggapi hal itu, Isvie tidak menampiknya bahwa pembahasan Pokir DPRD dalam APBD 2025 dibahas oleh dirinya bersama anggota DPRD lama. Sebab APBD 2025 dibahas dan ditetapkan oleh anggota DPRD periode 209-2024.
“Apa dikatakan Pak IJU, saya sepanjang jadi Ketua DPRD benar saya membahas APBD 2025 dengan teman-teman anggota DPRD lama, itu betul, tidak bisa kita nafikan itu. Betul itu kalau Pokir DPRD 2025 saya yang bahas bersama DPRD lama, on the track itu. Tapi soal-soal lain (bagi-bagi uang ‘’siluman’’) saya tidak tahu,’’ tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan Isvie selaku Ketua DPRD NTB terkait dengan prahara yang menimpa lembaga yang dipimpinnya itu. Ia berharap semua anggota dewan menyikapi semuanya tenang dan tidak membuat kegaduhan.
“Dari awal saya berharap sama teman-teman itu cooling down. Tidak memediakan semua hal. Tidak semua yang kita tahu perlu disampaikan ke media. Ayok kita saling hargai, saling hormati, jangan sedikit-sedikit dibawa ke Jakarta. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ya tanyakan saja kepada pimpinan, komunikasikan,” ujarnya.
Isvie pun memastikan bahwa tidak ada perpecahan dalam internal DPRD NTB setelah mencuatnya isu dugaan bagi-bagi uang ‘’siluman’’ tersebut. Terutama antara pimpinan DPRD, anggota DPRD lama dengan anggota DPRD yang baru. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, hal itu dinilainya sebagai sebuah dinamika biasa.
“Dinamika biasalah, dalam setiap tempat dan kesempatan itu pasti adalah, jadi kita pahami sebagai sebuah dinamika. Tapi kita berharap semua bisa cepat selesai,” pungkasnya. (ndi)
