Jakarta (Suara NTB) – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai pertanggungjawaban penggunaan APBN 2024 yang saat ini dibahas DPR, outlook fiskal 2025, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025 malam, Sri Mulyani juga melaporkan kinerja APBN 2025, terutama dilihat dari penggunaan anggaran negara untuk pelaksanaan beberapa program pemerintah.
“Pertama mengenai rencana Undang-Undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP (wajar tanpa pengecualian, red.),” kata Sri Mulyani saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa malam, selepas rapat bersama Presiden Prabowo.
Dalam laporannya itu, Menkeu Sri menyebut defisit APBN tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi itu, Sri Mulyani menyebut, mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan dan kebutuhan belanja negara.
“Saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025. Terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama,” ujar Sri Mulyani.
Kemudian, Sri Mulyani turut melaporkan persiapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo kepada DPR pada 15 Agustus 2025.
Sri Mulyani menjelaskan RAPBN yang disusun itu mengakomodir program-program prioritas presiden, di antaranya makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat (SR), Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan.
“Dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama (yang dikerjakan oleh) Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi),” sambung Sri Mulyani.
Dalam rapat yang sama, Presiden pun memberikan arahan-arahan kepada jajaran menterinya, termasuk Sri Mulyani. Presiden kembali mengingatkan mereka pentingnya deregulasi dan belanja tepat sasaran.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Sri Mulyani yang saat jumpa pers didampingi oleh dua wakil menterinya, yaitu Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.
Rapat terbatas membahas APBN berlangsung setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas membahas optimalisasi KEK. Dalam rapat terbatas terkait APBN itu, jajaran menteri yang turut hadir, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pidato Penting
Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan pada 15 Agustus mendatang.
Dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo akan menyampaikan dua pidato penting, yakni Pidato Kenegaraan dan Pidato Penyampaian RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung lainnya.
“Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat, nota keuangan dan Rencana Undang-Undang APBN 2026,” kata Menkeu Sri Mulyani saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan pada pertemuannya dengan Presiden, ia bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dan Wamenkeu Suahasil Nazara melaporkan kepada Presiden terkait finalisasi RUU APBN 2026 dan nota keuangan yang akan disampaikan pada DPR/MPR pada 15 Agustus 2025 yang jatuh pada hari Jumat.
Dalam pertemuan itu, Menkeu membahas mengenai penyusunan RAPBN 2026 yang didasarkan pada asumsi makro, termasuk proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada kondisi perekonomian global, hingga permintaan domestik dan daya beli masyarakat.
Sejumlah program prioritas yang sudah berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, renovasi sekolah, berbagai Inpres Jalan Daerah dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, juga menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026.
“Itu semuanya tadi telah kami laporkan, sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, apakah prioritasnya telah sesuai? Untuk finalisasinya tentu saya tidak menyampaikan pada malam hari ini, karena nanti akan disampaikan oleh Presiden kepada DPR, pada (Sidang) Paripurna DPR tanggal 15 Agustus,” kata Sri Mulyani.
Meski belum merinci hasil final pembahasan APBN, Menkeu menyebutkan bahwa semua materi tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus mendatang.
“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” tambah Menkeu. (ant)
