Mataram (Suara NTB) – Dalam upaya penguatan kinerja kelembagaan, KPU Provinsi NTB melakukan Konsolidasikan peningkatan kinerja KPU Kabupaten /Kota se-NTB. Rapat konsolidasi dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya.
Dalam kesempatan itu RT Ansori Wijaya menyampaikan bahwa setiap pekerjaan sekecil apa pun, memiliki makna bagi kemajuan lembaga. “Oleh karenanya konsolidasi ini strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menindaklanjuti arahan Sekjen KPU,” ujar Ansori Wijaya pada Jumat,25 Juli 2025.
Lebih lanjut ia meminta komitmen dan dedikasi jajaran Sekretariat dalam mendukung kinerja lembaga. Ditengah tidak ada tahapan pemilu ini menjadi waktu yang tepat untuk KPU melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan menyambut perhelatan pemilu berikutnya.
“Forum ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan bagian dari proses pematangan melalui evaluasi kinerja, perbaikan sistem, dan konsolidasi menyeluruh agar KPU se NTB memiliki semangat dan irama kerja yang sejalan,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotannya adalah pengelolaan arsip. Dikatakan Ansori Wijaya bahwa arsip bukan hanya kumpulan dokumen administratif, tetapi bukti legalitas dan kedaulatan institusi.
“Rawatlah arsip dengan sistem yang lebih ketat dan profesional, mulai dari pengamanan ruang arsip, pencatatan akses, hingga perawatan fisik dokumen agar terhindar dari kerusakan,” sarannya.
Dirinya membandingkan pentingnya arsip dengan logistik pemilu yang dijaga ketat, disemprot antirayap, disusun di palet, dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. “Kerapian di lemari belum cukup, Kalau dokumennya hilang karena ceroboh, maka seluruh proses kita bisa kehilangan jejak legitimasi,” tegasnya.
Kemudian terkait kesiapan pemeriksaan keuangan BPK, Ia meminta seluruh unit kerja untuk memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
Lebih lanjut, Mars Ansori juga menekankan pentingnya peningkatan nilai SAKIP menuju predikat A. Dengan target peningkatan nilai dari 79,3 (BB) menjadi minimal 80 (A), ia mendorong seluruh jajaran KPU se NTB untuk tidak hanya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi, tapi juga benar-benar membangun sistem yang lebih transparan. (ndi)
