Mataram (Suara NTB) – Proses seleksi kepala sekolah (kepsek) jenjang SMA sederajat di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Mendapat atensi serius dari anggota wakil rakyat di DPRD NTB.
Anggota Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan, Made Slamet mengaku pihaknya sudah mendengar rumor soal kejanggalan dalam proses rekrutmen calon kepala sekolah tingkat SMA sederajat tersebut.
Dia pun meyakini bahwa ada hal yang tidak benar dalam proses tersebut sehingga kemudian mencuat menjadi isu kepermukaan. “Memang isu ini sudah terdengar di luar. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” kata Made Slamet.
Dia menduga proses seleksi calon kepala sekolah SMA/SMK tersebut sarat dengan muatan politis. Prosesnya dinilai janggal karena beberapa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi tidak jadi diikutsertakan dalam tahapan seleksi substansi.
Dikbud NTB hanya mengikutsertakan sebagian kecil dari peserta yang dinyatakan lolos administrasi. Sehingga mereka yang dinyatakan lolos seleksi administrasi harus gigit jari karena terpental di jenjang seleksi berikutnya.
“Sangat berbahaya jika dunia pendidikan diseret-seret ke kepentingan politik. Karena efeknya akan panjang. Yang jadi korban nanti siswa,” ujar Made Slamet.
Politisi PDIP itu pun mengaku khawatir, jika proses seleksinya tidak transparan dan akuntabel. Maka pejabat kepala sekolah yang dihasilkan adalah bukan sosok yang kompeten. Tapi karena faktor kedekatan dengan pihak tertentu.
Sehingga bisa menurunkan mutu dan kualitas pendidikan di NTB. Karena yang terpilih bukan karena profesionalitas dan kemampuan. DPRD meminta agar proses seleksi kepsek dijauhi dari kepentingan politik. “Mimpi kalau bicara peningkatan SDM kalau tidak bisa profesional,” tegasnya.
Terkait hal itu, dia pun meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk bersikap. Publik menunggu klarifikasi dari Gubernur secara langsung. Sebab hal itu akan menjadi jawaban atas wacana meritokrasi yang selalu menjadi slogan Gubernur Iqbal.
“Ini memang ini masih dugaan. Tapi pasti ada sesuatu yang tidak beres sehingga menjadi gaduh ke publik. Karena itu kami harap bisa dijawab oleh Pak Gubernur,” katanya.
Komisi V DPRD NTB pun siap membuka posko pengaduan. Wakil rakyat sangat terbuka jika ada pihak terkait yang ingin mengadukan persoalan ini. “Saya pesimistis kalau ini PNS tidak akan berani mengadu. Tapi kalau ada yang berani silakan. Datang saja. Kalau betul ada disertai dengan bukti-bukti kita suarakan. Kita lawan bersama,” pungkasnya. (ndi)
