Giri Menang (suarantb.com) – Bupati Lombok Barat, H. L. Ahmad Zaini melakukan rapat koordinasi (Rakor) untuk mengevaluasi progres kinerja semua OPD Lobar dari anggaran maupun fisik. Hasilnya dari sisi realisasi anggaran dan PAD dinilai sesuai jalur atau on the track. Kendati masih ada beberapa OPD menjadi atensi yang butuh digenjot kinerjanya.
“Belanja (realisasi anggaran) dan fisik berjalan on the track, artinya semua berjalan dengan baik,” kata LAZ selepas Rakor, Selasa (29/7/2025).
Begitu pula dari sisi PAD, telah mencapai 57 persen dari total target. “Artinya on the track kalau menurut saya dari sisi waktunya,” imbuhnya.
Namun ada beberapa yang perlu digenjot, karena masuknya juga pada APBD perubahan. Seperti Alun-Alun dan GMS, itu baru mulai jalan.
Terkait capaian PAD beberapa OPD yang terbilang masih rendah, hal ini juga menjadi perhatian LAZ. OPD ini digenjot untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan.
Genjot OPD Sukseskan Program
Pihaknya juga terus menggenjot kerja lebih besar lagi untuk perekonomian agar bisa bergerak lebih meningkat ke depan. Ia juga mendorong OPD untuk menyukseskan program yang telah dijalankan.
“Saya tekankan begitu awal melaksanakan kegiatan, semua OPD bingung bagaimana caranya (soal anggaran), ternyata setelah jalan, biasa-biasa saja,” imbuhnya.
Ia menekankan pada semua OPD, harus menterjemahkan RPJMD sebagai kitab suci dalam melaksanakan program. “Dia (OPD) harus tahu intervensi program saya yang 58, itu harus dia paham,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kepada OPD agar menelaah kontrak kinerja yang sudah ditandatangani. Itu harus dibagi ke seluruh jajaran, Kabid, kasi dan staf harus memiliki visi yang sama. “Tidak boleh berbeda,” ujarnya.
Soal hasil evaluasi kinerja OPD berdasarkan kontrak kinerja, LAZ mengaku sudah ada gambaran. Namun targetnya mulai secara full untuk penilaian kontrak kinerja itu, pada Januari awal tahun 2026. “Ini baru proses, adaptasi dulu, ini anggaran juga kan disusun oleh yang lama,”imbuhnya.
Akan tetapi ia memastikan evaluasi kinerja tetap dilakukan sebagai tolak ukurnya. Termasuk nanti pengisian OPD itu berbasis kinerja, bersih dari catatan Inspektorat dan baisa menterjemahkan RPJMD yang disusunnya dengan baik. (her)
