Selong (Suara NTB) – Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih menunggu waktu. Pemkab Lombok Timur (Lotim) masih menunggu tarikan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal kepastian jumlah data yang akan diusulkan untuk kemudian ditetapkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
Menjawab Suara NTB, Rabu, 30 Juli 2025, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM)  Lotim Yulian Ugi Lusianto menjelaskan saat ini pihaknya sedang memproses human resources (HR) perencanaan kepegawaian, perencanaan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa dimasukkan datanya ke dalam HR sistem ASN digital.
Tujuannya adalah agar bisa diketahui berapa kebutuhan daerah dan kekurangan data kepegawaian di dalam sistem ASN digital yang ada di BKN ASN digital. ASN digital itu dibuat oleh BKN. Pemerintah daerah hanya tinggal melakukan input data kepegawaian saja.
“Kita hanya tinggal input saja jumlahnya pak, kalau semua OPD kan kita belum tahu, ini sedang dalam proses kerja sama, kita sebut bagian organisasi sama OPD yang besar-besar seperti Dikes, Dikbud dan Rumah Sakit,’’ ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan SK per januari 2025, jumlah non ASN di Lotim tercatat sebanyak 14.599, yang terdiri dari guru sebanyak 4.772, tenaga kesehatan 3.096 orang dan tenaga teknis lainnya 6.631. “Tapi kan itu sudah ada yang lulus, yang lulus kan ada 1.417 yang sudah menerima SK kemarin (beberapa waktu lalu-red),’’ terangnya.
Pengurangannya juga karena ada yang lulus menjadi PNS di Kabupaten Kota lain dan sebagainya. Ugi Lusianto merincikan, tingkatannya digambarkan dalam kode-kode. Pertama, R1 yakni rekan-rekan yang dulu tes di 2021-2023Â tapi belum terangkat menjadi PPPK.
Menurut Ugi, semua pegawai non ASN di Lotim masuk R1 sudah terangkat semua menjadi PPPK. “Sudah habis terangkat,” ucapnya.
Yang belum masuk kode R2, yakni rekan-rekan tenaga eks K2 sisanya 36 orang. Kemudian kategori kode R3a adalah yang masuk database BKN dan sudah ikut tes di tahap satu itu. Jumlah R3 ini cukup banyak, yakni 8.217 orang. Ada data R3b kata Ugi sudah masuk datanya, namun tesnya di tahap ke-2. Bukan yang masuk tahap pertama, karena tahap pertama itu gugur, karena dia tidak memenuhi syarat materil atau persyaratan administrasi kurang lengkap, sehingga gugur, akhirnya turun menjadi tes di tahap ke-2, jumlahnya 276 orang.
‘’Ada juga data R3 ini masuk data base BKN, tapi dia tidak ikut tes di tahap satu, dia ikut tes CPNS, namun masuk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena faktor persyaratan. BKN kemudian memberikan kesempatan dibukakanlah kuota untuk ikut tes di tahap dua, itu jumlahnya 157 orang,’’ terangnya.
Selanjutnya kode R4 adalah rekan-rekan tidak masuk database BKN, namun dia memiliki masa kerja minimal dua tahun sehingga dia dapat ikut tes di tahap dua, itu jumlahnya 2.290. Ada juga R5, yakni fresh graduate. ‘’R5 di Kabupaten Lotim ini nihil jumlahnya,’’ tambahnya.
Data sementara sebelum verifikasi final, jumlah tenaga non ASN yang berpotensi menjadi PPP paruh waktu di Lotim ini sebanyak 10.976 orang.
“Itu yang itu datanya masih berstatus sementara menunggu tarikan data final dari BKN, itu yang berpotensi masih masuk paruh waktu, yang masuk PPPK paruh waktu,” terangnya. ‘’Kita menunggu data tarikan dari BKN ini,’’ tambahnya.
Untuk kepastian kapan akan diangkat menjadi paruh waktu ini, diakuinya, belum diketahui waktunya. Data ini oleh BKPSDM diajukan ke pimpinan, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. (rus)
