Mataram (Suara NTB) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTB tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, 30 Juli 2025. Meski menyetujui, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terkait pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp 6,621 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan belanja dan transfer daerah sebesar Rp 6,5 triliun, menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp 96,5 miliar.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan mencapai Rp 263,9 miliar dan pengeluaran Rp 192,7 miliar, sehingga terdapat pembiayaan neto sebesar Rp 71,1 miliar. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 tercatat sebesar Rp 167,6 miliar.
“Uraian laporan realisasi anggaran ini disertai catatan dan rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB,” tegas Isvie.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menyoroti perlunya penanganan serius terhadap legalitas aset-aset produktif milik Pemprov NTB. Hal ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyehatan struktur APBD.
Selain itu, Sudirsah juga menekankan agar Pemprov NTB segera menindaklanjuti temuan-temuan administrasi dan keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Ia mengungkapkan bahwa progres tindak lanjut baru mencapai 70 persen.
“Pemprov harus menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari sejak laporan dibacakan. Banggar juga meminta Biro Hukum melaporkan perkembangan kasus hukum yang sedang berjalan agar dapat dianggarkan dengan tepat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti semua saran dan rekomendasi DPRD sesuai arahan BPK. Ia juga menyebut bahwa Pemprov mulai mengubah fokus kebijakan ke arah peningkatan pendapatan daerah.
“Selama ini fokus kita lebih banyak ke pengeluaran. Sekarang saatnya fokus pada pendapatan, terutama dari pengelolaan aset daerah secara optimal,” ujar Gubernur Iqbal. (ndi)
