Mataram (Suara NTB) – Warga Kota Mataram merasakan guncangan kepercayaan terhadap beras bermerek SPHP, setelah terungkap adanya praktik dugaan pengoplosan beras yang menyasar produk bersubsidi itu. Meski sebagian konsumen belum merasakan perubahan berarti dalam kualitas, mereka menyatakan kecewa dan berharap pemerintah lebih serius dalam pengawasan distribusi pangan.
Salah seorang mahasiswi yang kini tinggal di Lingkungan Pagesangan, Kota Mataram, Nabila, mengaku kerap mengonsumsi beras SPHP.
“Ibu di rumah sih yang beli. Terus kalau pulang saya bawa buat stok di kos. Kalau di sini belinya kadang random mereknya, senemunya aja. Cuman memang kalau di pasar ketemu yang SPHP ini saya beli, soalnya ibu juga pakai itu di rumah,” tuturnya kepada Suara NTB, 30 Juli 2025.
Ia menambahkan sejauh ini tidak merasakan perubahan mencolok dalam kualitas beras yang dimasak. “Sejauh ini aman-aman aja sih kalau masak, nggak cepat basi kok atau ada hal aneh lainnya. Cuman kan kita masyarakat awam nggak tahu ya gimana cara bedain beras yang dioplos, apakah dari aroma atau warna. Tapi kalau sampai beneran dioplos, sebagai konsumen ya kecewa sih,” ujarnya.
Nabila berharap praktik oplosan hanya menyentuh kualitas, bukan keamanan pangan. “Semoga oplosannya cuman di kualitasnya aja ya. Nggak sampai pakai bahan-bahan bahaya atau kimia,” harapnya.
Pernyataan senada juga, datang dari seorang ibu rumah tangga asal Jempong, Susilawati. Ia menyebut beras SPHP menjadi pilihan utamanya dalam berbelanja salah satu kebutuhan pokok ini.
“Meski pun saya juga sesekali beli merek lain, tapi SPHP ini yang paling sering saya beli. Soalnya di pasar gampang ditemuin dan harganya merakyat. Apalagi kalau ada pasar murah, biasanya kan lebih murah lagi. Kadang langsung beli 2 sampai 3 bungkus yang 5 kg itu,” katanya, Rabu, 30 Juli 2025.
Ia mengaku lebih sering membeli beras dengan merek tersebut di pasar karena bisa sekalian belanja keperluan lain. “Saya biasanya beli di pasar sih, kalau di toko jarang. Kan sekalian belanja kalau di pasar, pas stok beras udah mau habis,” jelasnya.
Namun, mendengar kabar soal beras SPHP yang dioplos, ia mengaku kecewa. “Cukup kecewa sih. Kok bisa sampai dioplos sama oknum. Ini kalau nggak salah punya Bulog ya SPHP ini, kok bisa sampai kecolongan,” ujarnya.
Ia juga berharap agar pengawasan lebih diperketat. “Semoga Bulog atau pemerintah bisa lebih ketat lagi dalam pengawasan beras-beras ini. Bukan cuma SPHP tapi merek-merek lain. Kan akhir-akhir ini rame banget soal beras-beras oplosan. Yang premiumlah, yang ini lah, yang itu lah,” tuturnya
Kabar beras yang diduga oplosan ini mencuat, setelah Satgas Pangan Subdit I Ditreskrimsus Polda NTB berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras bermerek SPHP, Beraskita, dan Beras Medium yang didistribusikan ke sejumlah pasar di Kota Mataram, pada Selasa, 29 Juli 2025. Temuan itu bermula dari laporan masyarakat yang curiga terhadap penurunan kualitas beras di pasaran.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., menjelaskan, laporan warga langsung ditindaklanjuti oleh tim Satgas Pangan. Hasilnya, petugas menemukan beras bermerek dikemas ulang setelah dicampur menir, lalu dijual seolah-olah sebagai produk resmi Bulog.
“Menerima informasi tersebut tim Satgas Pangan langsung bergerak, dan hasilnya mengejutkan. Ternyata beras-beras itu dioplos dengan menir, dikemas ulang dengan merek resmi seolah-olah produk Bulog. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegasnya Selasa (29/7).
Ia menuturkan tim sempat menyisir beberapa titik seperti Pasar Pagutan dan Pasar Jempong. Di sana, mereka menemukan beras yang tidak sesuai standar mutu. Pelaku mencampur tiga karung beras bagus dengan satu karung menir, lalu mengemasnya ke karung SPHP, Beraskita, dan Beras Medium ukuran 5 kg.
“Kami ingatkan kembali, jangan main-main dengan perut rakyat. Ini soal kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan tindak tegas siapa pun pelakunya, apalagi ini dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara,” tandasnya.
Sedangkan, sebelumnya Perum Bulog Kantor Wilayah NTB telah melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP di wilayah NTB. Mereka melibatkan tim monitoring yang rutin menyisir pasar-pasar tradisional hingga toko-toko pengecer.
Kepala Perum Bulog Wilayah NTB, Sri Muniati, menyatakan bahwa Bulog secara konsisten memantau harga dan kualitas beras yang beredar di pasaran. Ia juga mengatakan, Bulog NTB telah menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Perdagangan provinsi atau kabupaten dan aparat penegak hukum dalam rangka memperkuat pengawasan gabungan di lapangan. (hir)
