Mataram (suarantb.com) – Dua anggota DRPD NTB, Marga Harun dan Ruhaiman, Kamis (31/7/2025) mendatangi Gedung Kejati NTB. Ke dua anggota DPRD NTB ini datang ke Kejati untuk mengembalikan uang yang terindikasi terkait kasus dugaan korupsi penyerahan dan pengelolaan anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB 2025.
Ruhaiman anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membenarkan kedatangannya terkait pengembalian diduga uang “siluman” itu.
“Iya (pengembalian uang saja),” ucapnya saat akan masuk ke Gedung Kejati NTB.
Dia menyebut bahwa pengembalian uang ini menyusul anggota-anggota dewan sebelumnya yang telah melakukan hal yang sama.
Ruhaiman enggan membeberkan jumlah uang yang dia kembalikan itu. “Nanti kalau masalah itu, kami tidak mau mendahului berita acara pidana (BAP),” terangnya.
Meskipun mengakui kedatangannya ke Kejati NTB terkait pengembalian uang, ia membantah dirinya datang untuk diperiksa jaksa. “Ndak diperiksa,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD NTB dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Marga Harun enggan memberikan komentar panjang.
“Nanti, nanti kita tunggu,” ucapnya singkat.
Dari pantauan Suara NTB, Harun dan Ruhaiman datang ke Kejati NTB pada pukul 14.07 Wita. Harun terlihat mengenakan kemeja hijau polos dengan topi warna hijau toska, sedangkan Ruhaiman mengenakan batik hijau bermotif.
Sebagai informasi, kasus ini sendiri bermula dari dugaan pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025. Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya. Karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.
Dugaannya, dalam pemotongan program Pokir tersebut ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang disinyalir mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru.
Uang yang dibagikan tersebut diduga merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan yang disinyalemen bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali. (mit)
