Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan perhatian serius terhadap tata kelola aset daerah yang dinilai belum optimal. Hal ini tercermin dari penurunan nilai aset dan rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pengelolaan aset Pemprov NTB.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, mengungkapkan bahwa nilai aset daerah tahun 2024 menurun sebesar Rp461,3 miliar atau 3,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan tercatat pada aset lancar sebesar Rp357,4 miliar (turun 50,76 persen) dan aset tetap sebesar Rp211,6 miliar (turun 1,69 persen).
Sementara itu, realisasi PAD dari pengelolaan aset hanya mencapai Rp983 juta dari target Rp2,17 miliar, atau sekitar 45,29 persen. Sudirsah menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyebab utama penurunan nilai aset dan minimnya PAD adalah: Lemahnya sistem pengamanan aset. Adanya pencatatan ganda. Banyaknya aset tanah yang belum bersertifikat. Aset daerah yang masih dalam sengketa
BPK juga menemukan lemahnya pengendalian belanja pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di RSUP NTB yang mengalami lonjakan belanja tanpa justifikasi kinerja yang memadai.
Sebagai tindak lanjut, Banggar DPRD NTB meminta Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola aset daerah, termasuk: Revaluasi aset daerah secara menyeluruh. Percepatan sertifikasi tanah milik Pemprov. Penguatan pengawasan belanja BLUD berbasis sistem pelaporan kinerja dan transparansi
“Badan Anggaran meminta kepada Gubernur untuk melakukan evaluasi total, terutama dalam sistem pencatatan dan pengamanan aset daerah,” tegas Sudirsah. Selain isu aset, DPRD NTB juga menyoroti kinerja PT Gerbang NTB Emas (PT GNE), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD daerah.
Menurut Sudirsah, PT GNE belum pernah menyetor dividen dalam beberapa tahun terakhir, termasuk nihilnya kontribusi pada tahun 2024. DPRD melalui Banggar merekomendasikan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk: Melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap PT GNE. Melakukan reposisi manajemen jika diperlukan. Menyusun roadmap transformasi bisnis PT GNE yang berorientasi pada layanan publik dan profitabilitas.
“BUMD seharusnya menjadi salah satu tulang punggung PAD. Jika tidak sehat, perlu langkah strategis dan restrukturisasi,” tutup Ketua Fraksi Gerindra tersebut. (ndi)
