Mataram (Suara NTB) – Peluncuran Sekolah Rakyat (SR) Eks Akper, Lombok Timur yang dijadwalkan pada 30 Agustus 2025 tertunda. Dinas Sosial (Dinsos) NTB saat ini masih menunggu arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait tanggal pasti peluncuran Program Prioritas Presiden Prabowo tersebut.
Kepala Dinsos NTB, Nunung Triningsih, pada Jumat, 1 Agustus 2025, mengonfirmasi hal tersebut. “Jadi terkait dengan launching, kami sampai saat ini belum mendapatkan arahan dari kementerian (Kemensos) terkait dengan launching,” bebernya kepada Suara NTB.
Sekolah Rakyat yang berada di bekas gedung akademi keperawatan itu rencananya akan diluncurkan pada, Rabu, 30 Agustus 2025, bersamaan dengan penandaan awal para siswa masuk sekolah.
“Awalnya dijadwalkan antara tanggal 30 atau awal Agustus. Tapi sampai saat ini kami belum dapat informasi lebih lanjut lagi,” jelas Nunung.
Gedung Eks Akper yang merupakan lokasi sementara Sekolah Rakyat Tahap 1 B itu masih dalam proses persiapan. SR Eks Akper bakal mulai ditempati pada 15 Agustus 2025.
“Karena kami mendapat informasi dari Kementerian PU yang merehab gedung Eks Akper bahwa direncanakan tanggal 15 Agustus ini mulai masuk di sekolah atau asrama yang di Eks Akper,” terang mantan Kadis DP3AP2KB NTB itu.
Meski demikian, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sudah dilangsungkan beberapa waktu lalu secara daring. “Belajarnya sudah dilakukan oleh teman-teman di sana secara daring. Sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi teman-teman atau guru-guru di sana sudah membentuk grup baik dengan wali murid maupun dengan siswa. Jadi untuk mengatasi selama belum masuk di asrama,” imbuh Nunung.
Sebelumnya, para siswa Sekolah Rakyat Eks Akper yang berjumlah 125 itu juga sudah menjalani pemeriksaan fisik dan kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan siswa baik dari fisik dan psikisnya.
Sebagai informasi, SR Eks Akper membuka 5 Rombel. Masing-masing Rombel diisi 25 siswa. Sehingga totalnya 125 siswa dengan rincian 60 perempuan dan 65 laki-laki.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dengan memastikan setiap anak yang berasal dari masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat mengenyam pendidikan yang sama seperti warga lainnya. (sib)
