Mataram (Suara NTB) – Secara umum pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan I-2024 (ADHK) tercatat pada angka Rp26,50 triliun. Hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Angka ini tumbuh 4,75 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB berada pada tren tumbuh atau meningkat sejak triwulan III-2023 setelah berada pada tren menurun sejak triwulan III-2022 sampai triwulan II-2023. Tingkat inflasi pada bulan Juni 2024 juga terhaga di angka 2,12 persen y-o-y).
“Provinsi NTB termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi terendah atau posisi ke tujuh. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi NTB dalam kondisi yang stabil dan terkendali,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam program “Program Ngopi APBN Kita” yang berlangsung Jumat, 26 Juli 2024.
Ia mengatakan, berdasarkan data BPS tersebut, tingkat inflasi dalam tren yang menurun selama enam bulan terakhir. Komoditas utama penyumbang inflasi yaitu makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi komoditas sebesar 2,90 persen.
Menurutnya, belanja pemerintah pusat menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi di daerah. Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi belanja pemerintah pusat yang ditandai sebagai upaya pengendalian inflasi melalui Strategi 4K yaitu keterjangkauan harga dengan anggaran sebesar Rp3,13 miliar.
Kemudian strategi ketersediaan pasokan dengan anggaran Rp247,07 miliar, strategi kelancaran distribusi Rp44,59 miliar serta strategi komunikasi efektif sebesar Rp0,54 miliar.
“Belanja tersebut disalurkan melalui tiga Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Perhubungan sebesar Rp38,28 miliar, kemudian Kementerian PUPR sebesar Rp256,51 miliar serta Badan Pusat Statistik Provinsi NTB Rp0,54 miliar,” kata Ratih.
Dalam kesempatan tersebut, Ratih juga memaparkan secara umum realisasi APBN hingga Juni 2024, Dimana di sisi belanja negara mampu mengalami pertumbuhan sebesar 7,15 persen (y-o-y) yang didukung oleh membaiknya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 4,6 persen (y-o-y) dan TKD sebesar 8,53 persen.
Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp4.224,57 miliar. Realisasi ini didominasi oleh Belanja Barang sebesar Rp1.719,44 miliar (44,75 persen dari pagu) dan Belanja Pegawai sebesar Rp1.881,75 miliar (57,67 persen dari pagu).
Belanja Modal juga turut memberi andil pada Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga tersebut, yaitu sebesar Rp612,35 miliar (37,56 persen dari pagu). Terakhir, Belanja Bantuan sosial direalisasikan sebesar Rp11,02 miliar dari pagu tahun 2024 sebesar Rp20,19 miliar.
“Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima Kementerian Lembaga dengan realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Badan Pengawasan Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kepolisian Negara RI,” tutupnya.(ris)
