PEMERINTAH pusat menegaskan belum memiliki rencana membuka moratorium terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam waktu dekat. Pemerintah masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di NTB.
Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Belum ada rencana pembukaan moratorium. Pemerintah masih konsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur,” kata mantan Wali Kota Bogor ini. Karena itu, ujar politisi Partai Amanat Nasional ini, wacana pembentukan DOB belum menjadi prioritas dalam agenda nasional.
Ia menjelaskan, meskipun sejumlah daerah terus menyuarakan keinginan untuk dimekarkan, namun keputusan terkait pembentukan daerah otonomi baru memerlukan pertimbangan yang sangat matang, baik dari sisi anggaran, kesiapan SDM, maupun dampak administratif. Dalam hal ini, pemerintah pusat bukan menolak aspirasi dari masyarakat. Namun, pemerintah harus mendahulukan kepentingan yang lebih mendesak saat ini.
Pernyataan Wamendagri ini sekaligus menjadi penegasan terhadap berbagai usulan DOB yang mengemuka dari sejumlah daerah di Indonesia, termasuk usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mencatat sampai dengan April 2025, ada 341 usulan daerah untuk dimekarkan, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Jumlah itu terdiri dari 42 usulan pembentukan provinsi, 252 usulan pembentukan kabupaten, 36 usulan pembentukan kota, dan enam usulan daerah istimewa, dan lima daerah otonomi khusus. (ham)
