Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana memasang kamera pengawas (CCTV) di seluruh aliran sungai sebagai upaya memantau kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke aliran sungai.
Namun hingga kini, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Mataram belum menerima data pasti mengenai titik-titik prioritas pemasangan. Kepala Dinas Kominfotik, I Nyoman Suwandiasa, menyebut bahwa orientasi lapangan masih perlu dilakukan bersama OPD teknis.
“Kita belum mendapatkan titik-titik yang perlu dipasangkan CCTV, ini kan perlu orientasi di lapangan. Terkait di mana titik CCTV yang bisa memantau aktivitas masyarakat yang sering membuang sampah sembarang. Kita belum mendapatkan datanya, mungkin nanti DLH yang akan memberikan data kepada kita untuk kita berkolaborasi pemasangan CCTV itu,” terangnya, Minggu, 3 Agustus 2025.
Ia menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah unit CCTV yang ideal untuk satu aliran sungai, karena belum memiliki data lengkap mengenai situasi lapangan.
“Sejauh ini kami belum bisa berasumsi untuk di satu aliran sungai apakah dipasang 4 atau 5 buah CCTV. Karena kalau belum mendapatkan data situasi di lapangan,” katanya.
Suwandiasa menekankan bahwa pengadaan CCTV tidak boleh asal-asalan karena biayanya cukup besar. Ia mengingatkan agar perencanaan dilakukan secara matang agar alat yang dipasang tidak sia-sia. “Jangan sampai CCTV yang kita pasang itu sia-sia karena mahal,” ujarnya.
Selain lokasi, hal lain yang harus diperhatikan adalah aspek teknis, seperti jaringan dan keamanan atas pengawasan alat tersebut.
“Hal yang perlu diperhatikan pemasangan CCTV itu juga adalah terkait jaringan, yang ada di lokasi tempat CCTV itu akan dipasang. Keamanannya, siapa yang bertanggung jawab nanti, banyak hal teknis yang perlu kita bicarakan dan clear kan dulu, sebelum CCTV itu kita pasang,” lanjutnya.
Terkait biaya, ia menyebut bahwa harga satu unit CCTV tergantung pada jenis dan penggunaannya. “CCTV itu ada yang offline dan ada yang online. Kalau yang offline itu tidak mahal, bisa di bawah Rp3 juta. Tapi yang online, yang bisa diakses lewat HP, kapasitas rekamannya ini besar memang cukup mahal, kisarannya Rp10 hingga Rp20 juta. Belum lagi resolusi kamera, apakah dia bisa bergerak 360 derajat,” jelasnya.
Ia mengatakan, Kominfotik akan menyesuaikan spesifikasi kamera dengan kebutuhan di lapangan serta kondisi anggaran yang tersedia. “Nanti kita lihat kebutuhan di lapangan seperti apa, ketersediaan anggaran, kita tinggal menyesuaikan,” ucapnya.
Suwandiasa juga menyebut bahwa pembiayaan proyek ini sangat mungkin dikaji lebih dulu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengingat mereka lebih memahami kondisi sungai secara teknis.
“Penganggarannya pasti sudah dikaji oleh DLH. Kita menyesuaikan saja. APBD Perubahan kan sedang berproses ini, mudah-mudahan bisa dianggarkan di APBD Perubahan. Kalau memang belum, berarti di tahun 2026 nanti,” pungkasnya. (hir)
