Giri Menang (suarantb.com) – Pemkab Lombok Barat akan membangun sejumlah infrastruktur mulai dari akses jalan jalur dua dari pusat pemerintahan tembus Bypass, Islamic Center, dan gedung DPRD. Untuk pembebasan lahan, diperlukan dana Rp45 miliar yang dialokasikan pada APBD perubahan ini.
Pemkab juga telah mengalokasikan anggaran untuk membangun alun-alun dan Bundaran Giri Menang Square (GMS). Berbagai pembangunan ini dilakukan sebagai upaya merombak Ibu Kota kabupaten tersebut.
Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lalu Ratnawi mengatakan, pihaknya tengah mematangkan grand design perubahan wajah Ibu Kota Gerung.
“Rencanaya jalan jalur dua dari depan Pendopo Bupati hingga tembus ke bypass BIL I,” kata dia, Senin (4/8/2025).
Jalur dua ini nantinya akan menghubungkan langsung jantung Kota Gerung dengan gerbang masuk dari BIL I.
Termasuk arus kendaraan dari arah Lembar bisa langsung masuk ke pusat kota. “Ini memang konsep besar dari Pak Bupati,” jelasnya.
Untuk pembangunan infrastruktur ini akan menelan anggaran cukup besar. Dimana sekitar 3,6 hektare lahan akan dibebaskan untuk pembangunan jalan sekitar 2,7 kilometer. “Anggaran pembebasan lahannya disiapkan Rp30 miliar,” sebutnya.
Pembangunan fisik jalan nantinya akan diusulkan ke pemerintah pusat melalui Pemprov NTB. “Kita siapkan lahannya, pembangunan fisiknya oleh pusat,” katanya.
Tak hanya jalur dua, Ratnawi mengungkapkan dalam masterplan juga akan dibangun kantor DPRD dan Islamic Center. Keduanya akan menyatu dengan kawasan alun-alun kota, membentuk satu kawasan pemerintahan yang terpadu.
“Lahan untuk pembangunan Islamic Center dan kantor dewan sekitar 2 hektare samping kantor Inspektorat Lobar. Nilai pembebasannya sekitar Rp 15 miliar, dan sudah masuk dalam APBD perubahan,” bebernya.
Di dalam jalur dua itu, kata dia, juga terdapat lahan milik Pemda Lobar yang akan dioptimalkan fungsinya. Ratnawi menyebut proyek ini menjadi langkah konkret memperkuat identitas ibu kota kabupaten. “Ini upaya kita menjadikan Gerung sebagai pusat pemerintahan yang lebih hidup dan representatif,” tandasnya.
Untuk kesiapannya, dari sisi grand design dan DED-nya sudah siap Pihaknya. Tinggal kata dia, proses pembebasan lahan. Pihaknya juga sudah melakukan Sosialisasi dengan melibatkan lintas instansi. Mulai dari BPN, Bappeda, Bagian Aset, hingga camat dan para lurah. “Kita satukan pemahaman untuk titik-titik pembebasan lahannya,” tambah Ratnawi. (her)
