Mataram (Suara NTB) – Tiga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sektor kelautan dan perikanan di NTB terancam dibubarkan. Ancaman ini muncul seiring dengan efisiensi sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim mengatakan bahwa ia keberatan jika BLUD turut masuk dalam daftar lembaga yang akan dihapus atau dibubarkan. Pasalnya, lembaga ini dinilai memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan konservasi laut dan potensi pendapatan daerah.
“Itu inisiatif dari pemerintah. Makanya kami mendorong supaya BLUD jangan dihapus karena memiliki peran strategis,” ujarnya.
Ketiga BLUD yang terancam dibubarkan tersebut adalah BLUD Kawasan Lombok, BLUD Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat, serta BLUD Kawasan Bima dan Dompu. Ketiganya baru diresmikan pada Mei 2024 dan telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan dalam waktu singkat.
“Sekarang saja baru tiga bulan mereka sudah mampu menghasilkan hampir Rp300 juta. Padahal biaya operasional yang diberikan hanya sekitar Rp180 juta untuk tiga BLUD. Artinya sudah untung dan berpotensi tumbuh,” jelasnya.
Tak hanya menghasilkan pendapatan, model BLUD juga dianggap mampu mengakselerasikan pengelolaan kawasan konservasi laut berbasis kemandirian daerah. Plt Kepala Biro Perekonomian NTB ini menekankan, NTB bahkan menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis BLUD.
“Ada tiga BLUD di NTB, dan kita ini potret dari pengelolaan kawasan konservasi menuju kemandirian daerah,’ tambahnya.
Dengan struktur kelembagaan yang fleksibel, BLUD dinilai lebih luwes dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan. Salah satu contohnya adalah potensi besar dari jasa labuh kapal wisata seperti yacht di perairan Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.
“Kalau BLUD ini dikelola dengan benar, banyak potensi PAD yang bisa ditarik, dari labuh kapal, retribusi wisata laut, hingga konservasi berbasis partisipatif,” paparnya.
Ia mengaku khawatir jika rencana penghapusan benar-benar direalisasikan, sebab semua sistem dan kelembagaan yang telah dibangun akan runtuh. Akibatnya, NTB kehilangan momentum penting dalam reformasi pengelolaan laut berkelanjutan.
“Yang dikhawatirkan kalau BLUD ini dihilangkan, artinya kita prosesnya akan mulai dari nol lagi. Itu akan memakan waktu dan menghambat program strategis yang sedang berjalan,” pungkasnya. (era)
